"Pembahasan APBN 2015 kan anggaran untuk pendidikan ada, untuk kesehatan ada. Ingat ya, kita ini bukan mengusulkan loh ya," ujar dia di Kantor Transisi, Jalan Situbondo Nomor 10, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (14/8/2014).
"Anggaran sih pasti ada, masalahnya cukup atau ndak? Kalau begitu kan kita bisa memulai dulu, misalnya di provinsi miskin atau yang tertinggal. Begitu loh. Ini hanya masalah di nomenklatur saja menurut saya," sambung dia.
Kendati demikian, Jokowi masih berharap bahwa program-program prioritasnya tetap masuk ke dalam pembahasan APBN 2015. Jokowi ingin tancap gas begitu dirinya dan Jusuf Kalla dilantik menjadi presiden dan wakil presiden, 20 Oktober 2014 yang akan datang.
Seusai sengketa pemilihan suara diputuskan Mahkamah Konstitusi, 21 Agustus 2014 yang akan datang, Jokowi akan berkomunikasi dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait peluang programnya masuk ke pembahasan APBN 2015.
Selain itu, Jokowi menggunakan kekuatan fraksi partai politik pengusung Jokowi-JK agar mengusahakan program prioritasnya masuk ke APBN 2015.
"Lewat pembahasan di DPR nanti kita kejar," lanjut Jokowi.
Sebelumnya diberitakan, Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Firmanzah mengatakan, Jokowi-Jusuf Kalla tak bisa seenaknya memasukkan program prioritas ke dalam pembahasan APBN 2015. Sebab, pembahasan APBN 2015 telah disusun sejak Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga sejak Januari-April 2014 lalu.
"Kalau mau dimasukkan sekarang, nanti akan mengulang proses dari awal," ujar mantan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tersebut.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.