Presiden SBY Bahas Pemerintahan Transisi Usai Putusan MK

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyinggung soal pemerintahan transisi dalam rapat terbatas di kantor Presiden, Senin (4/8/2014) siang. SBY berjanji dia sendiri yang akan pro aktif menjalin komunikasi dengan Presiden dan Wakil Presiden terpilih setelah putusan Mahkamah Konstitusi untuk menyiapkan estafet pemerintahan ke depan.

"Kami ikuti pemberitaan di social media, soal transisi dari pemerintah kita ini ke pemerintah akan datang. Saya diminta memberikan komentar bahwa transisi itu baik dan diperlukan. Ide semacam transisi, hand over atau pengalihan kekuasaan dari presiden lama ke presiden baru, itu ide saya beberapa bulan lalu," ujar Presiden.

Namun, Presiden menunggu momentum yang tepat menjalin komunikasi dengan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Menurut dia, waktu yang tepat adalah setelah MK mengeluarkan putusan soal sengketa hasil Pilpres.

"Segera setelah itu, saya akan proaktif untuk berkomunikasi dengan presiden dan Wapres terpilih karena itu ide dan pikiran saya, sehingga transisinya bagus," kata dia.

SBY membandingkan saat dirinya menjadi Presiden pertama kali pada tahun 2004, tidak terjadi proses alih kekuasaan yang mulus. Sehingga, pemerintahan baru yang dipimpinnya ketika itu pun kesulitan.

"Kami akan ubah tradisi politik itu sehingga baik untuk presiden akan datang dan baik untuk rakyat Indonesia," ujarnya.

Terkait dengan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2015, SBY menuturkan bahwa hal tersebut menjadi tanggung jawab pemerintahan saat ini. Meski demikian, SBY menjamin akan ada pembahasan lebih lanjut dengan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

"Sabar dulu, sampai dengan MK memutus apa yang diadukan pasangan Prabowo-Hatta," kata dia.

Seperti diketahui, pada 16 Agustus mendatang, Presiden SBY akan membacakan pidato kenegaraan, nota keuangan, dan RAPBN 2015. Sementara pemerintahan SBY berakhir pada 20 Oktober. Staf khusus presiden bidang perekonomian, Firmanzah mengungkapkan visi dan misi presiden selanjutnya bisa dimasukkan ke dalam RAPBN-P 2015.