Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

LIPI: Menteri yang Tangani Hajat Hidup Orang Banyak Harus dari Kalangan Profesional

Kompas.com - 31/07/2014, 15:51 WIB
Fathur Rochman

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com 
— Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, menilai, jabatan pada kementerian yang menguasai hajat hidup orang banyak sebaiknya diisi oleh kalangan profesional murni. Hal itu diharapkan dapat membuat menteri tersebut dapat fokus memberikan dedikasinya kepada masyarakat.

"Kementerian-kementerian strategis yang mengurus langsung hajat hidup rakyat Indonesia perlu dipegang oleh ahlinya atau kalangan profesional murni. Kementerian di bawah koordinasi menko polhukam dan menko perekonomian termasuk strategis karena mengurus langsung hajat hidup orang banyak," ujar Siti saat dihubungi Kompas.com, Kamis (31/7/2014).

Siti menjelaskan kalangan profesional murni dari luar parpol dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh dedikasi dan kepemimpinan yang baik, tanpa harus terhalang oleh kepentingan partai. Siti menyebut ada dua posisi menteri yang harus diisi oleh kalangan dari non-parpol.

Namun, Siti menyarankan agar posisi jabatan menteri koordinator kesejahteraan rakyat pada kabinet pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla diisi oleh kalangan profesional dari partai politik. Hal tersebut menjadi bentuk pengabdian dan dedikasi partai politik kepada masyarakat.

"Kementerian di bawah menko kesra perlu dipegang langsung kalangan profesional dari parpol agar ada nilai tambah bagi mereka yang sifatnya pengabdian dan dedikasi," ujar Siti.

Siti mengatakan, jabatan menko kesra bisa dijadikan sebagai ajang bagi kalangan profesional yang merupakan politisi untuk menunjukkan keseriusan dirinya serta partai politiknya dalam membela kepentingan masyarakat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Serahkan Kasus TPPU Istri Fredy Pratama ke Kepolisian Thailand

Polri Serahkan Kasus TPPU Istri Fredy Pratama ke Kepolisian Thailand

Nasional
Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Nasional
Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Nasional
Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Nasional
Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Nasional
Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Nasional
Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Nasional
14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

Nasional
Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com