Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Targetkan Rekapitulasi Suara Nasional Selesai Hari Ini

Kompas.com - 21/07/2014, 13:28 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Komisi Pemilihan Umum (KPU) menargetkan rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 tuntas hari ini, Senin (21/7/2014). Dari 33 provinsi, masih tersisa 18 provinsi yang belum dibahas dan disepakati hasil penghitungan suaranya dalam rapat pleno.

"Mudah-mudahan semua diselesaikan hari ini. Jadi, besok (Selasa, 22 Juli) tinggal penetapan dan pengumuman," ujar Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay, di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Senin (21/7/2014).

Ia mengatakan, pihaknya mengupayakan membahas rekapitulasi suara dari 18 provinsi yang tersisa. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jadwal dan Tahapan Pelaksanaan Pilpres 2014 mengatur, rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi dan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) dijadwalkan dari 20 hingga 22 Juli 2014.

Sementara itu, penetapan dan pengumuman hasil pemilu secara nasional dijadwalkan pada 21 sampai dengan 22 Juli 2014.

Pada rapat pleno hari pertama, Minggu (20/7/2014) kemarin, KPU telah menuntaskan pembahasan rekapitulasi suara dari 15 provinsi. Dari perolehan suara sementara, pasangan calon presiden nomor urut 1 Prabowo Subianto-Hatta Rajasa unggul dibanding pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Hingga rapat pleno diskors pada Minggu malam, pasangan Prabowo-Hatta mendapatkan 13.176.384 suara. Adapun Jokowi-JK memperoleh 12.249.515 suara.

Hari ini KPU akan membahas dan menetapkan hasil penghitungan suara dari Provinsi Bali, Riau, Maluku, Sulawesi Tengah, Jawa tengah, Jawa Barat, Lampung, dan Sulawesi Utara.

Selain itu, akan dibahas pula penghitungan suara dari Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Papua Barat, Banten, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, DKI Jakarta, dan Papua.

Saat berita ini ditulis, rapat sedang membahas perolehan suara di Provinsi Bali. Perolehan Prabowo-Hatta di provinsi tersebut adalah 614.241 suara, sedangkan Jokowi-JK mendapat 1.535.110 suara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com