Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPI: Sekarang Fokus ke "Real Count" KPU

Kompas.com - 16/07/2014, 21:19 WIB
Arimbi Ramadhiani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Idy Muzayad mengatakan, masyarakat sempat kebingungan dengan stasiun TV yang menayangkan quick count atau hitung cepat yang lebih dini bahkan sebelum TPS ditutup. Terkait hasil hitung cepat yang berbeda-beda, KPI mengimbau stasiun TV untuk fokus menayangkan penghitungan manual Komisi Pemilihan Umum.

"Kalau kalangan menengah ke atas mungkin memahami perbedaan hasil quick count itu. Tapi beda dengan grass root. Itu sebabkan kebingungan," ujar Idy saat diskusi "Meluruskan Quick Count", di Media Centre Badan Pengawas Pemilu, Rabu (16/7/2014).

Idy menuturkan, Bawaslu, KPU, dan KPI telah memberi imbauan agar TV menyiarkan hitung cepat, paling tidak 1 jam setelah TPS ditutup. Sayangnya, pada tanggal 9 juli, TV sudah mulai menyiarkan hasil hitung cepat pukul 11.00, yang berdasarkan TPS di Indonesia Timur.

Terkait kisruhnya hitung cepat yang menampilkan hasil yang berbeda, Idy ingin media, khususnya TV, menampilkan berita yang tidak memancing keributan. Menurut dia, kini TV relatif sudah tidak lagi menayangkan hasil hitung cepat.

Meski begitu, ada 1 dan 2 TV yang menayangkan hasil hitung cepat. Untuk itu, ia mengimbau media untuk fokus pada penghitungan KPU. "Akan sangat bagus kalau sekarang fokus ke real count yang dilakukan KPU. Itu saja dipantau, ketahuan. Daripada ekspos terus perbedaan quick count," jelas Idy.

Idy juga mengkritisi kesalahan lembaga penyiaran yang kurang memberi penegasan bahwa hasil hitung cepat bukanlah hasil resmi, tetapi hanya sebatas prediksi dan gambaran.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Tidak Umrah Sunah Berlebihan, Masih Ada Puncak Haji

Jemaah Haji Diimbau Tidak Umrah Sunah Berlebihan, Masih Ada Puncak Haji

Nasional
Polisi Arab Saudi Tangkap 37 WNI Pakai Visa Ziarah untuk Berhaji di Madinah

Polisi Arab Saudi Tangkap 37 WNI Pakai Visa Ziarah untuk Berhaji di Madinah

Nasional
Temani Jokowi Peringati Hari Pancasila, AHY: Jangan Hanya Peringati, tapi Dijiwai

Temani Jokowi Peringati Hari Pancasila, AHY: Jangan Hanya Peringati, tapi Dijiwai

Nasional
Tak Persoalkan Anies dan Sudirman Said Ingin Maju Pilkada Jakarta, Refly Harun: Kompetisinya Sehat

Tak Persoalkan Anies dan Sudirman Said Ingin Maju Pilkada Jakarta, Refly Harun: Kompetisinya Sehat

Nasional
Peringati Hari Lahir Pancasila, AHY: Pancasila Harus Diterapkan dalam Kehidupan Bernegara

Peringati Hari Lahir Pancasila, AHY: Pancasila Harus Diterapkan dalam Kehidupan Bernegara

Nasional
Prabowo Sebut Diperintah Jokowi untuk Bantu Evakuasi Warga Gaza

Prabowo Sebut Diperintah Jokowi untuk Bantu Evakuasi Warga Gaza

Nasional
Simpul Relawan Dorong Anies Baswedan Maju Pilkada Jakarta 2024

Simpul Relawan Dorong Anies Baswedan Maju Pilkada Jakarta 2024

Nasional
Pemerintah Klaim Dewan Media Sosial Bisa Jadi Forum Literasi Digital

Pemerintah Klaim Dewan Media Sosial Bisa Jadi Forum Literasi Digital

Nasional
Prabowo Kembali Serukan Gencatan Senjata untuk Selesaikan Konflik di Gaza

Prabowo Kembali Serukan Gencatan Senjata untuk Selesaikan Konflik di Gaza

Nasional
Kloter Terakhir Jemaah Haji Indonesia di Madinah Berangkat ke Mekkah

Kloter Terakhir Jemaah Haji Indonesia di Madinah Berangkat ke Mekkah

Nasional
PKB Beri Rekomendasi Willem Wandik Maju Pilkada Papua Tengah

PKB Beri Rekomendasi Willem Wandik Maju Pilkada Papua Tengah

Nasional
Mengenal Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Diisi Petinggi Gerindra

Mengenal Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Diisi Petinggi Gerindra

Nasional
Sebut Serangan ke Rafah Tragis, Prabowo Serukan Investigasi

Sebut Serangan ke Rafah Tragis, Prabowo Serukan Investigasi

Nasional
Refly Harun Sebut Putusan MA Sontoloyo, Tak Sesuai UU

Refly Harun Sebut Putusan MA Sontoloyo, Tak Sesuai UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com