Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setumpuk Pekerjaan Rumah Menyambut Sekda Baru

Kompas.com - 12/07/2014, 17:45 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Setelah lowong selama 1,5 tahun, jabatan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta terisi. Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama melantik Saefullah sebagai Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Jumat (11/7), di Balai Agung.

Menyandang jabatan baru, Saefullah yang sebelumnya menjabat Wali Kota Jakarta Pusat, mengatakan, dirinya akan bekerja keras. ”Pekerjaan rumah banyak sekali. Ide-ide Pak Basuki luar biasa. Sudah saya rekam semuanya. Saya harus siap-siap angkat celana biar bisa lari bersama beliau. Kalau tidak, ketinggalan,” katanya.

Jabatan sekretaris daerah (sekda) kosong sejak April 2013 setelah Fadjar Panjaitan mengundurkan diri karena mengikuti pemilihan anggota legislatif. Sejak itu jabatan sekda dipegang oleh pelaksana tugas, yaitu Asisten Sekda Bidang Pembangunan Wiriyatmoko.

Saefullah dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 95/m/2014 tentang Pengangkatan dari dan dalam Jabatan sebagai Sekretaris Daerah DKI Jakarta. Keppres tersebut diterima Pemprov DKI Jakarta, Kamis (10/7).

Dalam sambutannya saat pelantikan, Basuki mengungkapkan, Saefullah mendapatkan nilai terbaik dari sejumlah calon sekda yang mengikuti uji kompetensi.

Basuki juga memaparkan berbagai hal yang harus dibereskan oleh sekda yang baru. Pekerjaan rumah itu mulai dari perombakan birokrasi, pelayanan terpadu satu pintu, pembangunan infrastruktur transportasi, pedagang kaki lima, pembangunan permukiman murah, hingga persiapan Jakarta menjadi tuan rumah Asian Games 2018.

”Sekda itu, kan, pegawai negeri sipil. Pembangunan ini jadi tanggung jawab sekda karena saya hanya orang politik. Entah berapa lama saya berada di sini. Maka beliau harus jadi motor kalau saya tidak di sini lagi,” kata Basuki.

Dia menekankan, tugas PNS adalah melayani warga. Apabila seseorang menjadi PNS, tetapi tidak tahu substansi pelayanan, kata Basuki, lebih baik dia mundur dari PNS. Dia juga mengingatkan Saefullah agar taat pada konstitusi dan tidak memprioritaskan suatu pihak hanya karena pertemanan.

Prioritas anggaran

Sebagai sekda, Saefullah menyatakan prioritas pertama adalah penyerapan APBD 2014 yang sudah memasuki semester II. Dia akan memetakan persoalan yang dihadapi satuan kerja perangkat dinas (SKPD) dalam pengadaan barang dan jasa lewat sistem lelang di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa DKI Jakarta.

”Saya akan memacu kerja SKPD untuk segera melengkapi persyaratan lelang agar penyerapan anggaran 2014 meningkat. Saat ini seluruh pengadaan barang dan jasa harus melalui ULP, padahal saat perencanaan anggaran kita tidak menyusun berbasis e-catalog. SKPD harus bekerja keras membuat uraian dan rincian kegiatan masing-masing,” ujar Saefullah.

Mulai sekarang, SKPD sudah dituntut bekerja keras untuk pekerjaan pada 2015. Tahun depan, lanjut Saefullah, dia ingin perencanaan pembangunan sudah berbasis e-catalog.

”Kami akan sekuat tenaga menyusun anggaran tahun 2015 agar tepat waktu sehingga pengesahan menjadi tepat waktu pada Januari. Dengan demikian, waktu kerjanya menjadi lebih panjang,” katanya.

Untuk sementara, jabatan Wali Kota Jakarta Pusat masih dipegang Saefullah sebagai pelaksana tugas. Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta I Made Karmayoga mengatakan, dalam beberapa hari ini pihaknya akan mengkaji siapa calon Wali Kota Jakarta Pusat yang baru sebagai pengganti Saefullah.

Pengganti diprioritaskan dari eselon yang setara. Menurut rencana, wali kota yang baru akan dilantik setelah Gubernur DKI Jakarta (non-aktif) Joko Widodo selesai cuti dari pemilihan presiden. (FRO)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com