Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Tanggapan TV One soal Pemutusan Kontrak "Quick Count" oleh Poltracking

Kompas.com - 10/07/2014, 19:10 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Manager PR TV One Raldy Doy mengatakan, TV One tidak berkeinginan memengaruhi hasil quick count atau hitung cepat yang dilakukan Poltracking Institute terkait Pemilu Presiden 2014. Raldy mengatakan, Poltracking memutuskan kontrak dengan TV One untuk menyiarkan hasil quick count-nya semata-mata karena TV One menghadirkan tiga lembaga survei selain Poltracking. (Baca: Alasan Poltracking Batalkan Kerja Sama dengan "TV One")

Pemutusan kerja sama tersebut, menurut Raldy, bukan karena hasil quick count Poltracking berbeda dengan hasil tiga lembaga survei lain yang juga bekerja sama dengan TV One.

"Jadi, saya mau mempertegas lagi bahwa memang seperti itu. Ini lebih karena Poltracking melihat ada tiga lembaga lain, tidak ada keinginan TV One untuk memengaruhi hasil," kata Raldy saat dihubungi Kompas.com, Kamis (10/7/2014).

Raldy mengatakan, TV One menghadirkan tiga lembaga survei selain Poltracking supaya hasil hitung cepat yang disiarkan televisi swasta tersebut lebih optimal. Dia mengatakan, tiga lembaga itu bukan secara mendadak dihadirkan. Kerja sama dengan tiga lembaga survei selain Poltracking itu sudah dibicarakan sejak sebelum Pilpres 9 Juli.

"Kenapa kita bikin tiga lagi karena kita harapkan lebih dari satu hasilnya akan lebih optimal, tapi kita juga tetap hormati keputusan beliau (Poltracking), tidak ada keinginan, niat untuk memengaruhi hasil," kata Raldy.

Dia juga menegaskan TV One tidak berniat mengarahkan lembaga survei kepada calon presiden dan wakil presiden tertentu.

Poltracking putuskan kontrak

Diberitakan sebelumnya, Poltracking Institute batal menampilkan hasil hitung cepat yang dilakukan lembaga tersebut di salah satu televisi swasta. Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yuda mengaku memutuskan kerja sama dengan salah satu televisi swasta tersebut karena dianggap tidak sesuai dengan komitmen awal.

Sejak awal, kata dia, televisi tersebut menyatakan hanya akan menampilkan hasil quick count yang dilakukan Poltracking. Namun, lanjutnya, tiba-tiba televisi itu mengundang tiga lembaga survei lainnya. Menurut Hanta, tiga lembaga survei lain yang akan ditampilkan hasil quick count-nya oleh televisi swasta tersebut berbeda datanya dengan data Poltracking.

Hasil hitung cepat Poltracking menunjukkan, pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai pemenang pilpres. Kendati demikian, Hanta menegaskan, lembaganya memutuskan kontrak dengan salah satu televisi swasta tersebut bukan karena hasil quick count Poltracking berbeda dengan tiga lembaga lainnya.

Hanta juga mengaku ingin menjaga profesionalitas dan berpegangan pada kaidah ilmiah. Ia tidak mau menyebut nama televisi yang dimaksud. Namun, dalam akun Twitter resmi TV One, @tvOneNews, telah dipublikasikan rencana publikasi hitung cepat oleh lembaga Poltracking.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Nasional
Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Nasional
Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Nasional
Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Nasional
Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Nasional
Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang 'Toxic'

Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang "Toxic"

Nasional
Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

Nasional
Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com