Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Bisa "Nyoblos", Keluarga Pasien RS Persahabatan Protes

Kompas.com - 09/07/2014, 13:06 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebuah keributan terjadi di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Persahabatan, Jakarta Timur, Rabu (9/7/2014). Keributan itu dipicu oleh protes keluarga pasien yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara (TPS) di RS tersebut. "Tiga hari ini sudah ada halo-halo (pengumuman melalui pengeras suara di RS) kalau keluarga pasien boleh memilih di sini," ujar ibu Guntur kepada petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 52, Cipinang, Jakarta Timur.

Ia mengatakan, sejak pukul 10.00 WIB dirinya sudah meminta izin kepada dokter yang menangani suaminya agar bisa pulang ke kediamannya di Depok, Jawa Barat. Tujuannya agar dapat memilih di TPS tempatnya terdaftar sebagai pemilih. "Tapi dokter bilang, memilih di sini (RSUP Persahabatan) saja, karena kalau saya pulang takutnya malah tidak sempat lagi," kata Ibu Guntur.

Petugas KPPS yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan, pihaknya tidak dapat langsung memfasilitasi Ibu Guntur. Untuk dapat memilih di wilayahnya, ujar dia, Ibu Guntur harus mengantongi formulir pindah memilih alias A5. Dia mengatakan, jika Ibu Guntur memaksa ingin tetap memilih, pihaknya akan memfasilitasi jika ada sisa surat suara yang digunakan pasien. Tetapi, akhirnya Ibu Guntur dibolehkan menggunakan hak pilihnya saat petugas KPPS tersebut melihat Ibu Guntur diwawancarai para pewarta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com