Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK: Rp 7.200 Triliun Bukan Bocor, melainkan Potensi Penerimaan Negara

Kompas.com - 17/06/2014, 23:45 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto mengatakan, tidak benar bahwa Ketua KPK Abraham Samad menyebutkan adanya kebocoran negara sebesar Rp 7.200 triliun sebagaimana dikutip calon presiden Prabowo Subianto dalam debat capres, Minggu (15/6/2014). Menurut Bambang, apa yang diucapkan Ketua KPK tersebut merupakan potensi penerimaan negara atau potential revenue.

"Saya terus terang agak kaget tentang itu. Saya coba cek kepada ketua (KPK) ternyata itu dari satu pertemuan di PDI-P. Ternyata yang dimaksud Pak Ketua (KPK) adalah potential revenue," kata Bambang di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/6/2014).

Bambang mengatakan, negara dapat melipatgandakan penerimaan negara dari potensi yang terlihat. Oleh karena itu, potensi tersebut tidak terkait kebocoran anggaran. "Kalau kebocoran itu dananya sudah ada, lalu bocor," ujarnya.

Menurut Bambang, potential revenue bisa didapat dari pajak batubara dengan menghitung data impor dan ekspor yang dikeluarkan pemerintah. Selain itu, bisa dilihat dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). "Dugaan saya dari itu," katanya.

Bambang menyanggah bahwa KPK tidak melakukan penyelamatan atas potensi penerimaan negara itu. Ia menyebutkan, dalam 10 tahun terakhir KPK menyelamatkan uang negara senilai Rp 260 triliun, baik dari pencegahan maupun pidana.

Bambang mencontohkan pihaknya bersama lima departemen menyelamatkan potensi penerimaan dari sektor batubara di 33 provinsi. Temuan KPK dari 11.000 perusahaan hanya sekitar 50-60 persen yang memiliki izin usaha pertambangan (IUP).

"KPK masuk di situ. Itu sektor revenue. Kalau ada pendapat penegak hukum belum masuk ke sektor revenue, itu agak salah," ujar Bambang.

Dalam debat kedua capres di Hotel Gran Melia, Kuningan, Jakarta, Minggu malam, Prabowo dengan lantang menyebut ada kebocoran anggaran negara hingga Rp 7.200 triliun. Dia mengklaim mengutip data yang disampaikan Ketua KPK Abraham Samad (baca: Samad: Kita Ini Dibodohi Terus, Impor Itu Bohong).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 2 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 2 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 1 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ulang Tahun Tagana, Risma: Saya Saksi Relawan Bertugas Tanpa Pamrih...

Ulang Tahun Tagana, Risma: Saya Saksi Relawan Bertugas Tanpa Pamrih...

Nasional
176 Pasangan Lansia di Aceh Utara Difasilitasi Isbat Nikah, Risma: Permudah Pemberian Bantuan

176 Pasangan Lansia di Aceh Utara Difasilitasi Isbat Nikah, Risma: Permudah Pemberian Bantuan

Nasional
Mengaku Khilaf Terima Uang Rp 40 Miliar, Achsanul Qosasi Ingin Dimaafkan karena Merasa Berjasa

Mengaku Khilaf Terima Uang Rp 40 Miliar, Achsanul Qosasi Ingin Dimaafkan karena Merasa Berjasa

Nasional
Kemensos: Banyak Lansia di Aceh Utara Masih Takut Operasi Katarak

Kemensos: Banyak Lansia di Aceh Utara Masih Takut Operasi Katarak

Nasional
Sampaikan Nota Pembelaan, Achsanul Qosasi Pamer Dapat Penghargaan Bintang Jasa Utama

Sampaikan Nota Pembelaan, Achsanul Qosasi Pamer Dapat Penghargaan Bintang Jasa Utama

Nasional
Bacakan Pledoi, Achsanul Qosasi Klaim Berperan Kembalikan Hotel Sultan dan TMII ke Negara

Bacakan Pledoi, Achsanul Qosasi Klaim Berperan Kembalikan Hotel Sultan dan TMII ke Negara

Nasional
Ketua KPK Perintahkan Segera Nyatakan Banding Putusan Sela Kasus Gazalba

Ketua KPK Perintahkan Segera Nyatakan Banding Putusan Sela Kasus Gazalba

Nasional
Nasdem Siapkan Sejumlah Nama untuk Pilkada Jabar, Ada Muhammad Farhan dan Saan Mustopa

Nasdem Siapkan Sejumlah Nama untuk Pilkada Jabar, Ada Muhammad Farhan dan Saan Mustopa

Nasional
Kemensos Bantu 392 Lansia Operasi Katarak Gratis di Aceh Utara

Kemensos Bantu 392 Lansia Operasi Katarak Gratis di Aceh Utara

Nasional
Anggota DPR Sebut Tak Ada soal Dwifungsi TNI dalam RUU TNI

Anggota DPR Sebut Tak Ada soal Dwifungsi TNI dalam RUU TNI

Nasional
Buka Sekolah Pemimpin Perubahan, Cak Imin Harap PKB Tetap Kontrol Kinerja Eksekutif-Legislatif

Buka Sekolah Pemimpin Perubahan, Cak Imin Harap PKB Tetap Kontrol Kinerja Eksekutif-Legislatif

Nasional
KPK Cegah 2 Orang Bepergian ke Luar Negeri Terkait Kasus di PGN

KPK Cegah 2 Orang Bepergian ke Luar Negeri Terkait Kasus di PGN

Nasional
DKPP Lantik 21 Tim Pemeriksa Daerah PAW dari 10 Provinsi

DKPP Lantik 21 Tim Pemeriksa Daerah PAW dari 10 Provinsi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com