Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dukung Jokowi-JK, Suaidy Harus Nonaktif dari Jabatannya di Demokrat

Kompas.com - 22/05/2014, 18:17 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Salah satu petinggi Partai Demokrat, Letjen (Purn) TNI Suaidy Marasabessy, memutuskan untuk mendukung pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai bakal calon presiden dan calon wakil presiden dalam Pemilu Presiden 9 Juli 2014.

Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengatakan, Suaidy harus nonaktif terlebih dahulu dari jabatan anggota Dewan Kehormatan Partai. "Dia harus nonaktif, tidak harus mundur sebagai kader, tapi harus nonaktif," kata Ruhut saat dihubungi, Kamis (22/5/2014).

Meski Demokrat telah memutuskan untuk bersikap netral pada pilpres mendatang, Ruhut mengaku partainya tidak mempermasalahkan sikap Suaidy yang mendukung salah satu kandidat pasangan calon presiden. Pasalnya, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memang mengingatkan seluruh jajaran Demokrat untuk tidak golput.

"Kader kita yang lain seperti kepala-kepala daerah juga banyak yang dukung Jokowi, banyak juga yang dukung Prabowo, enggak masalah," ujarnya.

Sebelumnya, Suaidy mengatakan, pilihannya untuk bergabung dengan tim pemenangan Jokowi-JK adalah keputusan pribadi. Mantan Kepala Staf Umum TNI itu mengaku sudah membandingkan karakter dua kandidat sebelum memilih. Menurut Suaidy, visi misi capres dan cawapres mampu diramu oleh orang lain. Namun, kata dia, Jokowi memiliki karakter seorang pemimpin yang dapat dipercaya.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Nasional
Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi 'Online' Bisa Dipidana

Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi "Online" Bisa Dipidana

Nasional
Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

Nasional
Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Nasional
Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi 'Online'

Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi "Online"

Nasional
Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Nasional
Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Nasional
Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Nasional
Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Nasional
Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Nasional
Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Nasional
Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Nasional
Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Langsung Sasar Bandar, Prioritaskan Pencegahan

Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Langsung Sasar Bandar, Prioritaskan Pencegahan

Nasional
Pendaftaran Capim dan Dewas KPK 2024-2029 Mulai Dibuka

Pendaftaran Capim dan Dewas KPK 2024-2029 Mulai Dibuka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com