Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat: Kami Tak Punya Posisi Tawar untuk Pilih Capres

Kompas.com - 17/05/2014, 19:20 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Meskipun memenangi Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat, Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan takkan diajukan sebagai bakal calon presiden. Mustahil bagi Demokrat mengusung Dahlan sebagai bakal capres, sekalipun terbentuk poros ketiga yang merupakan hasil koalisi Demokrat dengan Partai Golkar.

"Posisi Partai Demokrat itu hanya 10,19 persen, sehingga dengan itu kami tidak memiliki posisi tawar soal itu untuk memilih capres. Sementara di sisi lain, konvensi ini untuk mencari capres bukan cawapres, nah dengan demikian kami harus tahu diri," kata Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan di Jakarta, Sabtu (17/5/2014).

Dengan demikian, menurut Syarief, Partai Demokrat hanya bisa menawarkan 11 peserta konvensi sebagai calon wakil presiden bagi partai lain yang perolehan suaranya lebih besar yang ingin berkoalisi dengan Demokrat.

Dia juga menyatakan bahwa Demokrat tidak pernah menentukan siapa peserta konvensi yang diusung sebagai cawapres jika kelak terbentuk koalisi poros ketiga. Demokrat, menurutnya, mempersilahkan capres yang ada untuk memilih sendiri peserta konvensi yang dianggapnya cocok sebagai cawapres.

"Dan kalau menentukan cawapres silahkan capresnya, kami hanya mendorong. Misalnya dari 11 itu kader B, kami lihat kader ini bagus ya silahkan," ujar Syarief.

Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Jero Wacik membantah partainya mengajukan nama Pramono Edhie sebagai pendamping capres Partai Golkar Aburizal Bakrie. Jero mengatakan bahwa partainya tidak pernah menawarkan Pramono. Menurutnya, Golkarlah yang menginginkan Pramono sebagai pendamping Aburizal.

"Kepada peserta konvesi yang 11 orang, kami menawarkan kepada calon mitra koalisi, kami punya 11 hasil konvensi, ada 11 jadi kami tidak dorong harus Pak Pramono Edhie, jangan sampai salah menangkapnya tokoh-tokoh yang hebat-hebat yang 11 itu. Bukan dari kami itu, jangan ada persepsi kami yang menawarkan nama ini silahkan pilih karena semua hebat-hebat-hebat," tuturnya.

Dia pun menegaskan bahwa kemungkinan koalisi Golkar dengan Demokrat belum final. Belum ada titik temu mengenai bakal capres yang akan diajukan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

Nasional
Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Nasional
Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Nasional
Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Nasional
Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Nasional
Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com