Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rizal Mallarangeng: Keputusan Koalisi Golkar Bukan di MS Hidayat

Kompas.com - 17/05/2014, 13:22 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wacana menduetkan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dan anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Pramono Edhie WIbowo, bukan keputusan Partai Golkar. Wacana itu disebut sebatas usul dari MS Hidayat, salah satu kader partai itu.

"Kan keputusannya bukan di MS Hidayat. Keputusannya ada di forum rapimnas," kata Ketua DPP Partai Golkar Rizal Mallarangeng, Sabtu (17/5/2014). Tentu saja, imbuh dia, Hidayat, sebagai salah satu kader Partai Golkar, tetap boleh mengajukan usul.

"Apalagi Pak Hidayat dekat dengan Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat). Boleh usulkan (wacana itu), tetapi keputusan di rapimnas," tekan Rizal. Menurut dia, komitmen yang sudah "setengah matang" justru ada antara Aburizal dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

"Yang jelas, Ketum Golkar sudah bertemu Ketum PDI-P. Sudah ada komitmen bersama untuk menunggu hasil rapimnas PG," papar Rizal. "Tidak ada yang berubah di situ. Kami menunggu rapimnas Golkar." Pertemuan tersebut berlangsung pada Kamis (15/5/2014), yang juga diikuti Rizal, sekalipun pembicaraan utama berlangsung empat mata saja antara Aburizal dan Megawati.

Komitmen dengan Megawati

Menurut Rizal, Aburizal menyampaikan ke Megawati untuk sama-sama menyadari bahwa koalisi Golkar dan PDI-P akan mampu menjamin pemerintahan yang kuat dengan dukungan parlemen yang memadai. "Untuk ciptakan majority government."

Bila kemudian ada tokoh Partai Golkar seperti Hidayat yang mengajukan usul, imbuh Rizal, hal itu sah-sah saja. Menurut dia, hal serupa terjadi di partai lain. PDI-P misalnya, menurut Rizal, masih berkutat dengan usul menjadikan Jusuf Kalla, Abraham Samad, atau malah Ryamizard Ryacudu sebagai bakal calon wakil presiden mendampingi Joko Widodo.

"Nah, kalau di PDI-P, yang pegang mandat (memutuskan koalisi) Ibu Mega, (di Golkar) dalam rapimnas nanti diputuskan pemegang mandat Ketum untuk merumuskan bentuk koalisi," tutur Rizal.

Dalam rapimnas yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu (18/5/2014), kata Rizal, akan ditentukan pula, siapa bakal calon presiden dan wakil presiden yang akan mereka dukung. "Di keputusan rapimnas."

Sebelumnya, MS Hidayat mengabarkan bahwa sudah ada keputusan koalisi antara Partai Demokrat dan Partai Golkar. Dia mengatakan, keputusan itu diambil oleh Tim 6, tim dengan masing-masing tiga orang dari Golkar dan Demokrat, pada Jumat (16/5/2014) malam. Menurut dia, keputusan koalisi itu akan mengusung Aburizal dan Pramono, tetapi keputusan ini tetap akan dibawa ke rapimnas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com