Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Serangan Politik di Jejaring Sosial, Tren Belum Efektif

Kompas.com - 10/05/2014, 08:56 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Media Sosial menjadi salah satu sarana melakukan serangan-serangan politik menjelang pemilihan presiden dan wakil presiden mendatang. Media yang kebanyakan didominasi oleh usia muda itu, sebelum mendekati tahun politik 2014, cendrung sepi dari isu-isu politik. Namun, sejak pertengahan 2013, isu-isu terkini mengenai perpolitikan tanah air mulai ramai dibahas.

Direktur Komunikasi Change.org Arief Aziz menilai, secara garis besar, ada tiga kelompok yang ikut meramaikan dunia sosial media dari hiruk pikuk isu politik. Pertama, adalah peserta pemilu itu sendiri. Saat ini, cukup banyak parpol atau tokoh parpol yang turut berpartisipasi dalam media sosial. Tidak jarang juga, beberapa dari mereka yang aktif, baik untuk mempromosikan diri sendiri atau menyerang lawan politiknya.

Pelaku selanjutnya adalah mereka yang menjadi relawan dari masing-masing parpol atau tokoh parpol. Entah dibayar atau tidak, namun biasanya, para relawan ini bertindak jauh lebih aktif dibandingkan mereka yang merupakan peserta pemilu.

Sementara pelaku terakhir, adalah mereka yang merupakan pengguna media sosial biasa. Mereka juga biasanya mempunyai tokoh yang diidolakan atau dibenci, namun partisipasi mereka terjun dalam aksi serang-menyerang cendrung tidak begitu tinggi. Kelompok ini hanya mengonsumsi serangan-serangan politik yang dilancarkan dua kelompok sebelumnya.

Lalu, seberapa efektif serangan-serangan politik di media sosial ini bisa mempengaruhi pemilih?

Arief menilai, tren media sosial yang sedang menjamur sebenarnya akan efektif untuk menyebarkan berbagai hal, termasuk serangan-serangan politik. Namun, tingkat keefektifan akan sangat tergantung dengan serangan politik yang dilancarkan.

"Netizen bisa membedakan mana serangan yang benar dan yang salah, tidak sesuai fakta," kata Arief.

Arief menilai, serangan-serangan politik yang dilancarkan saat ini bukan lah sesuatu yang cerdas dan mendasarkan kepada fakta. Isu mengenai masalah pribadi, rasial, hingga fitnah dan berita bohong yang menjamur di internet, menurutnya, tidak akan mampu mempengaruhi para netizen yang sudah cerdas.

"Justru yang diserang seperti itu akan mendapat simpati dari penguna sosial media, dan simpati itu bisa beralih ke dukungan," ujarnya.

Daripada saling serang menyerang, Arief menyarankan agar para tokoh atau pendukung tokoh yang akan bertarung, menggunakan sosial media untuk menyampaikan visi misinya masing-masing.

"Selama ini kan, visi misi mereka di sosial media tidak banyak kedengaran, lebih sering serangannya," ujar dia.

Hal serupa disampaikan pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio. Hendri menilai, media sosial yang sedang nge-trend sekarang sangat efektif untuk menyuarakan berbagai isu, termasuk isu politik. Namun, menurutnya, keefektifan itu hanya akan berlaku bagi sebagian kecil penduduk Indonesia yang tinggal di kota-kota besar dengan akses internet yang memadai.

"Untuk memengaruhi sebagian besar masyarakat Indonesia, belum saatnya. Masih lebih banyak masyarakat Indonesia yang awam internet di kota kecil dan pedesaan. Kalau untuk Jakarta mungkin oke," kata Hendri.

Di pedesaan, ujar Hendri, media mainstream yakni televisi masih memegang peranan yang sangat penting dalam penyebaran arus informasi. Isu di media sosial, baru bisa benar-benar berpengaruh jika diangkat oleh media nasional, khususnya televisi.

"Dulu kasus Prita Mulya Sari dengan Rumah Sakti Omni Internasional ramai dulu di media sosial, tapi itu belum terangkat secara nasional. Setelah diangkat oleh stasiun TV baru kasus ini mencuat," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com