Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Koalisi Ramping yang Dimaksud PDI-P dan Jokowi...

Kompas.com - 01/05/2014, 07:19 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menyatakan tak akan membangun koalisi gemuk dalam menghadapi Pemilu Presiden 2014. Sikap itu diambil agar saat menang nanti tak ada hal-hal yang menyandera roda pemerintahan.

Koalisi ramping atau yang oleh PDI-P disebut sebagai "kerja sama ramping" akan digalang bersama partai politik yang memiliki kesamaan visi membangun Indonesia tanpa praktik transaksional.

Namun, ramping di sini bukan berarti koalisi akan diisi oleh sedikit partai. "Koalisi ramping yang dimaksudkan adalah ramping dari campur tangan kepentingan yang menyandera agenda kerakyatan. Ramping dari penyakit kekuasaan, bahkan zero dari hasrat koruptif," kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto, Kamis (1/5/2014), di Jakarta.

Hasto mengatakan, PDI-P membuka pintu lebar untuk semua partai politik yang bersedia berjuang sesuai dengan garis perjuangan partainya. Pernyataan ini sekaligus membantah jika PDI-P tak akan membangun koalisi dengan banyak partai.

Dalam koalisi tersebut, kata Hasto, pembagian kekuasaan juga menjadi sebuah keniscayaan. Dengan catatan, ujar dia, pembagiannya dilakukan sesuai kapasitas dan bukan sekadar memberi jatah pada partai tertentu yang telah bersedia bergabung dan memberikan dukungan sebagai upaya pemenangan.

"Pembagian kekuasaan sudah menjadi perintah konstitusi agar tercipta check and balances. Namun, skala prioritasnya adalah berbagi tugas dengan mereka yang punya integritas, punya kompetensi, dan punya semangat juang untuk Indonesia," papar Hasto.

Dengan begitu, Hasto berharap kerja sama politik antarpartai akan terjalin dengan sangat sederhana. Landasan dan tujuannya adalah sepenuhnya untuk mewujudkan pemerintahan yang pro-rakyat melalui bakal calon presiden yang diusung oleh PDI-P, Joko Widodo.

"Koalisi yang tidak tersandera kepentingan kekuasaan menjadikan Jokowi bebas dan merdeka untuk membangun kekuatan nasional yang berdedikasi pada kesejahteraan rakyat," imbuh Hasto.

Seperti diketahui, koalisi ramping yang diidamkan PDI-P ini sempat menuai kritik. Koalisi itu sempat diartikan sebagai koalisi golongan tertentu yang tak melibatkan sebanyak-banyaknya partai dalam mengelola kemajemukan Indonesia.

Berkebalikan dengan PDI-P, Partai Gerindra terang-terangan tengah berupaya membangun koalisi gemuk yang melibatkan sebanyak-banyaknya partai. Tujuan dari pilihan partai ini adalah pemahaman tentang perlunya keterlibatan semua golongan dalam pemerintahan sehingga tercipta soliditas antara kinerja pemerintah dan parlemen.

Baca juga: Soal Koalisi, Mengupas Penampakan Dominasi Jokowi dan Prabowo...

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com