Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Dapat Diskon Iklan, Biaya Kampanye Hanura Rp 365,7 Miliar

Kompas.com - 24/04/2014, 18:17 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Bendahara Umum Partai Hanura Beni Prananto mengatakan, partainya tidak mendapat keistimewaan berupa diskon pemasangan iklan di media MNC Group. Total dana kampanye yang dikeluarkan partai, katanya, mencapai Rp 365,7 miliar. Paling besar adalah untuk pemasangan iklan.

"Pengeluaran dana kampanye kami sebesar Rp 365,7 miliar. Paling besar untuk atribut dan iklan.Tidak ada diskon (pasang iklan media MNC Group). Kami bayar penuh," ujar Beni di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Kamis (24/4/2014).

Untuk diketahui, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) sekaligus bakal calon wakil presiden Partai Hanura, Hary Tanoesodibjo, merupakan CEO MNC Group. Beni mengungkapkan, pengeluaran iklan partainya, baik di media cetak maupun media elektronik, mencapai Rp 25,6 miliar. Adapun pengeluaran untuk atribut kampanye mencapai Rp 26 miliar.

Dia mengatakan, masih terdapat surplus dalam rekening khusus dana kampanye partainya. Menurutnya, total penerimaan dana kampanye yang dikumpulkan pihaknya mencapai Rp 374 miliar. Dana tersebut, katanya, berasal dari sumbangan calon anggota legislatif (caleg) Hanura, sumbangan masyarakat, serta dana kas partai.

Ia menjabarkan, sumbangan dari caleg sebesar Rp 297,14 miliar. Sementara itu, sumbangan masyarakat dan kas partai masing-masing Rp 8 miliar dan Rp 69 miliar. Dia mengatakan, baru 293 orang dari 558 caleg yang menyerahkan laporan akhir dana kampanye.

"Mungkin karena tahu tidak lolos, atau karena sibuk di daerah pemilihan," tutur Beni.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com