Anas Mengaku Tak Tahu-menahu soal Proyek E-KTP

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengaku tidak tahu-menahu soal proyek pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) di Kementerian Dalam Negeri tahun anggaran 2011-2012. Anas membantah pernyataan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin yang menyebut dia terlibat proyek itu.

Dia lantas menyebut sejumlah tudingan Nazaruddin terhadapnya selama ini yang dianggapnya sebagai fitnah.

"Masih ingat dua triliun (rupiah) di Singapura nggak? Masih ingat punya tuduhan hotel di Bali atau tidak? Masih ingat soal tambang di Kalimantan atau tidak? Kalau ingat, itulah jawabannya," kata Anas di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (24/4/2014).

Anas mengaku sibuk mengurusi partainya ketika proyek e-KTP dimulai sekitar 2011. "Tahun 2011 Anas sudah ngurusin partai keliling Indonesia, apa lagi?" ucapnya.

Sebelumnya, Nazaruddin menyebut Anas mengendalikan penuh proyek e-KTP bersama dengan Bendahara Umum Partai Golkar Setya Novanto. Sementara itu, Nazaruddin sendiri mengaku berperan sebagai pelaksana di lapangan bersama Andi Saptinus.

Tanpa menyebut nama, Nazaruddin juga mengatakan bahwa ada keterlibatan pimpinan Komisi II DPR dalam kasus ini. Selain menyebut Anas dan Novanto, Nazaruddin menuding Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dan adiknya menerima bayaran dari proyek pengadaan E-KTP.

Tudingan Nazaruddin telah dibantah Gamawan dalam sejumlah kesempatan. Gamawan bahkan melaporkan Nazaruddin ke kepolisian atas tuduhan fitnah, penghinaan, atau pencemaran nama baik. Pengadaan proyek e-KTP senilai Rp 6 triliun ini tengah disidik KPK.

Lembaga antikorupsi itu menetapkan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Sugiharto sebagai tersangka. Selaku pejabat pembuat komitmen (PPK), Sugiharto diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan atau penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara terkait pengadaan proyek tersebut.

Hasil perhitungan sementara KPK memperkirakan nilai kerugian negara terkait proyek ini sekitar Rp 1,12 triliun.