Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemendikbud Harus Jelaskan Masuknya Nama Jokowi di Soal UN

Kompas.com - 15/04/2014, 07:22 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -- Pengamat komunikasi politik dari Universitas Indonesia, Effendi Ghazali, mengatakan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus menjelaskan alasan masuknya nama Joko Widodo dalam naskah soal Ujian Nasional (UN). Menurut Effendi, nama Joko Widodo seharusnya tak muncul karena waktunya berdekatan dengan waktu pemilu legislatif dan pemilu presiden.

Effendi menjelaskan, Jokowi sudah ditetapkan sebagai bakal calon presiden dari PDI-P sehingga tak dapat seenaknya memasukkan sosoknya sebagai bahan ujian. Terlebih, peserta ujian adalah pemilih usia pemula yang bisa jadi akan terpengaruh oleh soal tersebut.

"Harusnya bisa diprediksi. Ini pembuat soalnya yang salah. Seharusnya dia bisa memprediksi, ini kan masa pemilu," kata Effendi saat dihubungi, Selasa (15/4/2014) pagi.

Effendi mengatakan, masalah itu tak akan menjadi besar jika di dalam soal tercantum nama semua bakal calon presiden.

Ia menilai, harus ada penjelasan dari Mendikbud Mohammad Nuh untuk mendapatkan informasi utuh mengenai masalah ini. Jika tak ada penjelasan, ia khawatir muncul interpretasi publik bahwa soal-soal itu muncul secara disengaja agar kelak ketika Jokowi menjadi presiden ada perhatian atau imbal balik yang diberikan untuk Mendikbud saat ini.

"Kita tagih penjelasan Mendikbud untuk menelusuri siapa pembuat soal dan apa motivasinya," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Jokowi disebut dalam salah satu soal UN untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk jurusan IPS. Jenis pertanyaan itu adalah pilihan ganda. Pertama, dituliskan terlebih dahulu latar belakang Joko Widodo, mulai dari tanggal lahir, rekam jejak pendidikan, hingga persoalan yang dihadapi Jokowi terkait UMP. Setelah itu, soal masuk ke pertanyaan yang menanyakan poin keteladanan Jokowi dalam kutipan wacana tersebut.

Pertanyaan selanjutnya adalah apa masalah yang dihadapi Joko Widodo berdasarkan paragraf tersebut. Diminta tanggapan tentang soal itu, Jokowi menyatakan tidak setuju namanya dijadikan bahan ujian.

"Mestinya pertanyaan itu kalau masalah tokoh, yang bagus ya pahlawan nasional. Dari Aceh, Maluku," ujar Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com