Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud MD Dinilai Cocok Dampingi Jokowi

Kompas.com - 13/04/2014, 16:10 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD dinilai cocok menjadi calon wakil presiden bagi Joko Widodo atau Jokowi. Mahfud dianggap bisa melengkapi figur Jokowi. 

Hal tersebut dikatakan pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetajuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro di Jakarta, Minggu (13/4/2014).

"Mahfud itu figur muda. Jadi enggak ewuh-pekewuh (sungkan)," katanya.

Siti mengatakan apalagi Mahfud mendapat dukungan dari para ulama terutama kalangan Nahdlatul Ulama. Pengalamannya di sektor birokrasi, kata dia, dapat menjadikan Mahfud sebagai eksekutor untuk melakukan reformasi kelembagaan.

"Kita tidak ingin memilih orang yang terbebani dengan masa lalunya. Yang terbayang ke depan adalah sosok dwitunggal yang tidak terikat sekat-sekat SARA dan pelangi partai," ucapnya.

Siti menyatakan, tantangan bagi pemimpin Indonesia ke depan adalah menegakkan supremasi hukum. Penegakan hukum, katanya, menjadi fundamen krusial untuk membangun perekonomian. Masalah ekonomi yang menjadi titik lemah Jokowi, lanjut dia, bisa ditopang oleh tim ekonomi yang berada di belakang Jokowi.

Dia menambahkan, PKB kemungkinan besar akan mendorong Mahfud sebagai cawapres bagi Jokowi. Terkait wacana Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar yang disebut-sebut sebagai cawapres Jokowi, ia menyebut hal itu sebagai bahasa diplomasi.

"Tapi kan tergantung negosiasi antara PKB dengan PDI-P. Sampai sekarang keduanya belum memutuskan," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com