Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Mengelak Ditanya Kemungkinan Koalisi dengan Gerindra

Kompas.com - 13/04/2014, 07:41 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Joko Widodo mengatakan akan melakukan pendekatan dengan semua partai politik. Namun, saat ditanya perihal kemungkinan pendekatan politik PDI-P dengan Partai Gerindra, Jokowi justru mengelak.

"Ya, pokoknya semuanya, cepat-cepatan semua," kata Jokowi, di sebuah rumah makan di kawasan Mangga Besar, Jakarta Pusat, Sabtu (12/4/2014) kemarin.

Saat ditanya kembali terkait kemungkinan pendekatan politik dengan Gerindra, Jokowi justru mengalihkan menjawab pertanyaan lainnya. Ia enggan untuk kembali disangkut-pautkan dengan kemungkinan koalisi dengan partai besutan Prabowo Subianto tersebut.

Setelah deklarasi pencapresan Jokowi di Rumah Pitung beberapa waktu lalu, tampaknya yang menjadi penyebab kedua partai itu kini berlawanan. Padahal kedua partai itulah yang telah sukses mengusung pasangan Jokowi-Basuki Tjahaja Purnama menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.

Menurut Jokowi, dalam melakukan pendekatan politik, PDI-P akan merangkul partai yang memiliki visi yang sama. Salah satu contoh partai yang telah mendukung penuh pencapresan Jokowi ialah Partai Nasdem.

Pria asal Surakarta itu menjelaskan dukungan partai politik berguna untuk membangun sebuah pemerintahan dengan parlemen dan negara yang kuat. Kerjasama antar partai itu misalnya dengan kerja sama menghasilkan sebuah kebijakan serta mengesahkan undang-undang. Bukanlah semangat koalisi dengan berbagi kursi maupun menteri.

"Pokoknya cepat-cepatan semua. Ini kan butuh kerja cepat untuk sebuah kepastian, karena waktunya memang terbatas," kata Jokowi.

Sekedar informasi, pada Sabtu, Jokowi telah melakukan safari politik ke beberapa partai politik. Seperti Partai Nasdem, Golkar, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Di Partai Nasdem, pencapresan Jokowi didukung penuh. Mereka pun sepakat untuk melakukan koalisi, antara PDI-P dengan Nasdem.

Sementara di Partai Golkar, Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie menolak untuk berkoalisi dengan PDI-P. Golkar tetap mengusung Ical sebagai bakal capres dan PDI-P tetap mengusung Jokowi. Nantinya, kerja sama mereka terjadi di parlemen.

Pertemuan tertutup antara Jokowi dengan petinggi PKB kemudian menghasilkan kesepakatan bahwa kedua partai akan bekerja sama. Namun, PKB masih mempertimbangkan soal dukungan capres atau cawapres.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com