Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politik Uang, dari Asuransi hingga Sambal Terasi

Kompas.com - 08/04/2014, 17:53 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com --
Organisasi pemantau pemilihan umum (pemilu) Matamassa melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai dugaan politik uang yang dilakukan oleh sejumlah calon anggota legislatif di beberapa daerah, Selasa (8/4/2014). Dugaan politik uang yang dilaporkan hampir melibatkan semua partai politik.

"Ada laporan yang sebagian besar money politic hampir dilakukan semua parpol. Jenisnya banyak, memberikan tabungan, asuransi kecelakaan, kampanye minyak, dan sebagainya," kata Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) DKI Jakarta Umar Idris selaku pengelola matamassa.org dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta.

Hadir dalam jumpa pers tersebut Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Paraja dan Juru Bicara KPK Johan Budi. Dalam laporannya kepada KPK, Matamassa menyertakan 20 dugaan pelanggaran pemilu yang disampaikan masyarakat.

Pertama, dugaan pembagian kartu asuransi kecelakaan oleh caleg Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat Dapil Jabar V Irfan Suryanagara.

Kedua, penjualan sembako murah di Perumahan Kodam Bekasi yang diduga dilakukan oleh caleg Partai Keadilan Sejahtera, yaitu Mahfydz Abdurrahman, Ali Chudori, dan Rinto Andrianto.

Ketiga, dugaan pembagian sembako dan uang di Mushala Al Muslimin, Kampung Gaga, Semanan, Jakarta Barat, yang diduga dilakukan caleg Partai Demokrat, Tono Hartono.

Keempat, pembagian sembako murah dengan slogan PKS Vaganza di daerah pemilihan Kota Tangerang, Tangerang Selatan, serta Banten.

Kelima, dugaan pembagian uang yang dilakukan caleg PDI-Perjuangan, Effendi Simbolon, di GOR Cendrawasih, Cengkareng, Jakarta Barat, 1 April 2014.

Keenam, dugaan pembagian uang oleh caleg Partai Bulan Bintang, Madsanih, di Semanan, Kalideres, Jakarta Barat.

Ketujuh, santunan meninggal dunia dari caleg Partai Nasdem di kawasan Ciracas, Kampung Rambutan.

Kedelapan, buku doa dari PKS. Kesembilan, pemberian kerudung dari Partai Amanat Nasional di kawasan Tebet. Ke-10, pembagian sembako dan kerudung dari Partai Hanura di kawasan Tebet.

Ke-11, pembagi-bagian sambal terasi dari PKS di kawasan Kebayoran Lama, Jaksel. Ke-12, pembagian raket, uang, dan alat olahraga dari caleg Hanura di Ciracas, Jakarta Timur.

Ke-13, pembagian amplop yang diduga dilakukan caleg Hanura, Torus Sihombing. Ke-14, pembagian sarung diduga oleh caleg PKB di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat.

Ke-15, pembagian sembako yang diduga dilakukan caleg PAN bernama Anzhar Cakra. Ke-16, pembagian hadiah yang diduga dilakukan caleg bernama Kelik Wirawan.

Ke-17, pembagian sembako yang diduga dilakukan caleg PDI-P, Charles Honoris. Ke-18, pembagian uang yang diduga dilakukan caleg Partai Gerindra di kawasan Kebun Sayur, Ciracas, Jaktim.

Ke-19, pembagian uang dan form pendaftaran asuransi di Kebayoran Baru yang diduga melibatkan caleg Gerindra, Adjie Gutomo. Ke-20, memberikan uang dalam bentuk tabungan kepada calon pemilih yang diduga dilakukan caleg Partai Demokrat Dapil 5 Nomor Urut 7.

Menurut Umar, sebanyak 20 laporan mengenai dugaan pencucian uang ini sudah diverifikasi Matamassa kepada si pelapor. Laporan ini juga sudah disampaikan Matamassa kepada KPU dan Bawaslu.

"Sejauh mana tindak lanjutnya, kami tidak tahu. Makanya, kami sampaikan ke KPK karena semakin kita biarkan politik uang terjadi, semakin besar ruang untuk korupsi," ucap Umar.

Laporan mengenai dugaan politik uang ini juga dapat diakses melalui laman matamassa.org.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com