Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jelang Pemilu, Polisi Lakukan Razia Serangan Fajar

Kompas.com - 08/04/2014, 16:30 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -- Kepolisian RI tak hanya melakukan pengamanan di seluruh wilayah di Indonesia menjelang pelaksanaan pemilu, tetapi juga turut mengantisipasi adanya kecurangan yang terjadi pada hari pemungutan suara. Hal ini dilakukan dengan cara razia. Razia pun digelar demi mencegah adanya potensi politik uang atau serangan fajar yang mulai dilakukan hari ini hingga Rabu besok.

"Polri sudah lakukan langkah razia. Kemarin kami menangkap di Palopo, Luwu, dan Gunung Kidul, orang-orang membawa uang recehan diduga untuk dibagikan untuk pemilih," ujar Kapolri Jenderal Sutarman di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (8/4/2014).

Sutarman mengatakan, para pelaku yang diamankan polisi tertangkap basah membawa uang dengan nominal Rp 10.000, Rp 20.000, Rp 50.000. Di Gunung Kidul, polisi bahkan menemukan uang recehan dengan nilai total mencapai Rp 510 juta. Tumpukan uang itu dimasukkan ke dalam dua karung.

Mantan Kapolda Metro Jaya itu mengungkapkan hampir semua partai politik melakukan serangan fajar. Polisi, lanjut Sutarman, juga masih memeriksa para pelaku. "Kami masih periksa apakah terkait caleg tertentu atau tidak," ujarnya.

Untuk mengantisipasi politik uang, Sutarman memerintahkan aparatnya untuk mengintensifkan razia selama selama minggu tenang. "Mudah-mudahan masyarakat tidak terpengaruh pada uang," imbuhnya.

Selain razia uang serangan fajar, aparat kepolisian juga melakukan razia senjata api, senjata tajam, dan barang berbahaya lainnya untuk menciptakan kondisi yang aman. Untuk personel pengamanan, Polri menurunkan sekitar 335.000 personel di sekitar 500.000 tempat pemungutan suara. Jumlah anggota Polri yang tak memadai akan dibantu dengan anggota linmas.

Menurut Sutarman, khusus untuk daerah-daerah konflik dilakukan penebalan seperti di Aceh, Sulawesi Tengah (Poso), Papua, Nusa Tenggara Barat dengan melakukan penambahan personel.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com