Istana Sebut Tak Ada Motif Politik soal Desakan SBY Terkait Lapindo

JAKARTA, KOMPAS.com -- Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Politik Daniel Sparringa membantah adanya motif politik terkait desakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar PT Lapindo Minarak menyelesaikan pembayaran ganti rugi korban lumpur di Sidoarjo, Jawa Timur. Daniel mengatakan, pernyataan Presiden itu hanya terkait dengan keputusan Mahkamah Konstitusi.

"Ini kan keputusan MK dan kedudukan Presiden tidak lebih tinggi dari MK. Presiden tidak bisa mengaturnya," ujar Daniel di Jakarta, Selasa (8/4/2014).

Daniel mengatakan, pernyataan Presiden tentang lumpur Lapindo itu hanya untuk meluruskan agar tidak ada tafsir abu-abu terkait dengan tanggung jawab pemerintah dan perusahaan di area terdampak.

"Ini berita baik bagi penduduk," ujar Daniel.

Saat ditanyakan soal jalur hukum yang akan dilakukan pemerintah jika proses ganti rugi ini berlarut-larut, Daniel menilai pemerintah melihat perusahaan tersebut masih memiliki iktikad baik untuk melunasi pembayaran. Pemerintah juga tak memiliki tenggat waktu bagi Lapindo untuk membayar tersebut.

SBY singgung Lapindo

Sebelumnya, pada pertemuan dengan wartawan senior Surabaya di Hotel Shangri-La, Surabaya, Jatim, Sabtu (5/4/2014) malam, SBY meluruskan pemberitaan yang menyebut putusan Mahkamah Konstitusi mewajibkan pemerintah membayar ganti rugi kepada mereka yang terdampak lumpur Lapindo. SBY mengatakan, berdasarkan penjelasan Ketua MK Hamdan Zoelva kepadanya, pemerintah diminta menjamin dan memastikan pembayaran oleh perusahaan yang bertanggung jawab atas bencana tersebut.

Putusan MK tersebut, kata SBY, hanya mempertegas agar pemerintah meminta ke perusahaan, yakni PT Lapindo Brantas Inc, melalui anak perusahaannya, PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ), untuk membayar ganti rugi aset korban lumpur.

"Pemerintah bertanggung jawab terhadap pembayaran kerugian masyarakat di luar peta area terdampak (PAT) dengan menggunakan APBN, dan negara dengan kekuasaannya harus dapat menjamin pelunasan kerugian di dalam peta area terdampak," ucap SBY seperti dikutip dari situs Presiden.

Presiden menjelaskan bahwa pemerintah sudah mengirim surat kepada perusahaan bersangkutan untuk melunasi ganti rugi. "Jika tidak diindahkan, maka saya akan melewati jalur hukum. Ini sudah tidak bisa dibiarkan. Kami punya tanggung jawab dan saya ingin sebelum mengakhiri masa bakti, ini bisa terselesaikan," tekan Presiden.