Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Seskab: Serahkan Nama Pejabat yang Terlibat Pembakaran Hutan

Kompas.com - 14/03/2014, 11:45 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam mengaku memahami kegeraman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berencana akan mengambil alih pengendalian bencana asap yang bersumber dari kebakaran hutan dan lahan di Riau. SBY akan mengambil alih jika dalam waktu dekat Pemda Riau dan para menteri terkait tidak bisa mengatasi.

“Sejak kemarin dulu sudah ada instruksi ke menteri-menteri untuk mengatasi masalah asap di Riau. Tidak hanya masalah asap di Riau, tapi juga di daerah lain, dan antisipasi menjelang musim kemarau,” kata Dipo Alam melalui akun twitter pribadinya @dipoalam49 seperti dikutip dari situs Sekretariat Kabinet, Jumat (14/3/2014).

Menurut Seskab, Wakil Presiden (Wapres) Boediono pagi tadi telah memimpin rapat untuk mengendalikan bencana asap di Riau dan daerah-daerah lain. Ia minta masyarakat bersabar karena hal itu pasti bisa kita atasi.

Dipo meyakinkan bahwa mereka yang membakar hutan di Riau, perorangan atau perusahaan, akan segera ditindak. Upaya peredaaan api dan asap juga diupayakan dapat diatasi.

“Pembakar hutan di Riau dan yang langgar aturan bukan saja ditindak tapi juga diadili dan dihukum. Semoga bersama kita cepat dapat atasi masalah asap,” ujar Seskab.

Mengenai kemungkinan hambatan anggaran dalam pengendalian bencana asap di Riau, Dipo mengemukakan bahwa Menteri Keuangan Chatib Basri sudah menjelaskan bahwa keperluan dana untuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan unsur terkait guna mengatasi masalah peredaan kebakaran dan asap di Riau itu sudah tersedia.

Terkait tudingan adanya keterlibatan pejabat, baik pusat maupun daerah, dalam kasus pembakaran hutan secara serampangan di Riau dan daerah lain, Dipo meminta yang mengetahui hal itu untuk melaporkannya.

“Kirim segera ke Sekretariat Kabinet nama pejabat pusat dan daerah yang terlibat pembakaran hutan secara liar/serampangan di Riau dan daerah lain,” tegas Dipo.

Presiden Geram

Sebelumnya, SBY dalam akun Twitternya mengaku memahami keresahan dan kemarahan sebagian rakyat akibat asap dan kebakaran ladang di Riau. Di samping karena cuaca ekstrem, kata SBY, kebakaran ladang itu juga akibat adanya warga dan perusahaan yang membakar ladang.

SBY mengatakan, sebenarnya pemerintah pusat dan daerah, khususnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta TNI dan Polri, telah berusaha mengatasi bencana itu. Namun, SBY mengakui bahwa hasilnya belum memuaskan.

"Saya ingin para pejabat daerah di Riau berdiri paling depan untuk cegah dan tangani asap ini. Mengapa terus terjadi rakyat jadi korban," kata SBY.

"Kalau dalam waktu 1-2 hari ini Pemda Riau dan para menteri tidak bisa mengatasi, kepemimpinan dan pengendalian akan saya ambil alih," pungkas SBY di akhir tweetyang diunggah Kamis (13/3).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Nasional
Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Nasional
Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Nasional
Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

Nasional
Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nasional
LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

Nasional
Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Nasional
Polri Siapkan Skema Buka Tutup Jalan saat World Water Forum di Bali

Polri Siapkan Skema Buka Tutup Jalan saat World Water Forum di Bali

Nasional
KPU: Bakal Calon Gubernur Nonpartai Hanya di Kalbar, DKI Masih Dihitung

KPU: Bakal Calon Gubernur Nonpartai Hanya di Kalbar, DKI Masih Dihitung

Nasional
Korban Meninggal Akibat Banjir Lahar di Sumatera Barat Kembali Bertambah, Kini 44 Orang

Korban Meninggal Akibat Banjir Lahar di Sumatera Barat Kembali Bertambah, Kini 44 Orang

Nasional
KPK Duga Negara Rugi Rp 30,2 M Karena 'Mark Up' Harga Lahan Tebu PTPN XI

KPK Duga Negara Rugi Rp 30,2 M Karena "Mark Up" Harga Lahan Tebu PTPN XI

Nasional
Kejagung Periksa Pihak Bea Cukai di Kasus Korupsi Impor Gula PT SMIP

Kejagung Periksa Pihak Bea Cukai di Kasus Korupsi Impor Gula PT SMIP

Nasional
PDI-P Ungkap Peluang Usung 3 Nama di Pilkada Jabar: Bima Arya, Dedi Mulyadi dan Ridwan Kamil

PDI-P Ungkap Peluang Usung 3 Nama di Pilkada Jabar: Bima Arya, Dedi Mulyadi dan Ridwan Kamil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com