Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dahlan Iskan Jadi Juru Kampanye Nasional Demokrat

Kompas.com - 11/03/2014, 13:09 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Peserta Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat Dahlan Iskan akan menjadi juru kampanye nasional Partai Demokrat. Hal itu disampaikan Sekretaris Komite Konvensi Demokrat Suaidi Marasabessy.

Suaidi menjelaskan, semua kandidat konvensi memang diminta menjadi jurkamnas Demokrat. Namun, beberapa kandidat yang bukan kader Demokrat tak dapat menjadi jurkamnas karena terhalang aturan sebagai pegawai negeri sipil (PNS) atau kepala lembaga negara.

"Yang sudah memastikan (menjadi jurkamnas) Dahlan Iskan dan Pak Endriartono. Kalau kader (Demokrat) sudah pasti, tapi nama-nama lain belum memastikan," kata Suaidi, di Ambon, Selasa (11/3/2014).

Wakil Ketua Komisi Pengawas Partai Demokrat itu melanjutkan, Dahlan Iskan wajib mengajukan cuti sebagai Menteri BUMN saat menjalankan tugas sebagai jurkamnas pada hari kerja. Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah melarang semua menterinya melakukan kegiatan politik pada hari kerja.

Secara langsung, Suaidi mengaku telah meminta para kandidat konvensi menjadi jurkamnas. Namun, nama-nama seperti Anies Baswedan, Ali Masykur Musa, dan Dino Patti Djalal tak bisa didapuk menjadi juru kampanye.

Empat peserta Konvensi Capres Demokrat merupakan kader internal dan sisanya, tujuh kandidat berasal dari luar Demokrat. Sesuai rencana, ada belasan kota yang masuk dalam jadwal penyelenggaraan debat kandidat tersebut. Sejauh ini, debat kandidat telah digelar di delapan kota, yaitu Medan, Palembang, Bandung, Denpasar, Surabaya, Balikpapan, Bogor, dan Makassar. Kota kesembilan adalah Ambon yang menjadi tuan rumah pada debat kandidat di Gedung Islamic Center, Selasa (11/3/2014).

Setelah Ambon, ada tiga kota lagi yang masuk dalam jadwal penyelenggaraan debat kandidat konvensi, yakni Semarang, Banjarmasin, dan Jakarta. Jadwal debat kandidat di tiga kota itu diubah karena komite menghentikan sementara seluruh kegiatan konvensi selama masa kampanye pileg 16 Maret - 5 April 2014.

Setelah melewati babak debat antarkandidat, komite akan melakukan survei terkait elektabilitas tiap kandidat. Hasil survei akan diserahkan pada Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat sebelum akhirnya disampaikan kepada publik.

Juru Bicara DPP Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengatakan, pemenang konvensi tidak hanya ditentukan berdasarkan hasil survei yang tinggi. Akan tetapi, ada pertimbangan mengenai rekam jejak dan kepastian semua kandidat tak memiliki catatan buruk pada masa lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Temui Surya Paloh, Pimpinan MPR Sebut Demokrasi Indonesia Tersesat di Pola Transaksional

Temui Surya Paloh, Pimpinan MPR Sebut Demokrasi Indonesia Tersesat di Pola Transaksional

Nasional
Pihak Pegi Klaim Jadi Korban Salah Tangkap, Komisi III Tak Bisa Intervensi Kasus Vina Cirebon

Pihak Pegi Klaim Jadi Korban Salah Tangkap, Komisi III Tak Bisa Intervensi Kasus Vina Cirebon

Nasional
UU Kesejahteraan Ibu dan Anak Disahkan, Suami Bisa Cuti 5 Hari Dampingi Persalinan

UU Kesejahteraan Ibu dan Anak Disahkan, Suami Bisa Cuti 5 Hari Dampingi Persalinan

Nasional
RUU KIA Disahkan, Ibu Bekerja Berhak Cuti Melahirkan Sampai 6 Bulan

RUU KIA Disahkan, Ibu Bekerja Berhak Cuti Melahirkan Sampai 6 Bulan

Nasional
Jokowi Resmikan Dimulainya Pembangunan Universitas Gunadarma di IKN

Jokowi Resmikan Dimulainya Pembangunan Universitas Gunadarma di IKN

Nasional
Bobby Siap Adu Gagasan dengan Ahok di Pilkada Sumut

Bobby Siap Adu Gagasan dengan Ahok di Pilkada Sumut

Nasional
PSI Resmi Usung Khofifah-Emil di Pilkada Jatim 2024

PSI Resmi Usung Khofifah-Emil di Pilkada Jatim 2024

Nasional
Bobby Sebut Grup Keluarga Jokowi Belum Bahas Kaesang Maju Pilkada

Bobby Sebut Grup Keluarga Jokowi Belum Bahas Kaesang Maju Pilkada

Nasional
Pihak Pegi Ngadu ke DPR, Minta Kapolri Dipanggil soal Kasus Vina Cirebon

Pihak Pegi Ngadu ke DPR, Minta Kapolri Dipanggil soal Kasus Vina Cirebon

Nasional
DPR Sahkan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak Jadi UU

DPR Sahkan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak Jadi UU

Nasional
Soal Maju Pilkada Jakarta, Kaesang: Tunggu Kejutannya di Bulan Agustus

Soal Maju Pilkada Jakarta, Kaesang: Tunggu Kejutannya di Bulan Agustus

Nasional
Pimpin Rakernas XVII Apeksi, Walkot Surabaya Satukan Sistem Aplikasi Kota Seluruh Indonesia

Pimpin Rakernas XVII Apeksi, Walkot Surabaya Satukan Sistem Aplikasi Kota Seluruh Indonesia

BrandzView
Bobby Akan Tetap Minta Rekomendasi ke PDI-P untuk Maju Pilkada Sumut

Bobby Akan Tetap Minta Rekomendasi ke PDI-P untuk Maju Pilkada Sumut

Nasional
RUU MK Belum Disahkan, Puan: Buat Apa Terburu-buru kalau Nanti Tak Bermanfaat

RUU MK Belum Disahkan, Puan: Buat Apa Terburu-buru kalau Nanti Tak Bermanfaat

Nasional
Komisi II Buka Peluang Panggil Pemerintah, Minta Penjelasan Soal Pengunduran Diri Bos Otorita IKN

Komisi II Buka Peluang Panggil Pemerintah, Minta Penjelasan Soal Pengunduran Diri Bos Otorita IKN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com