Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat LIPI: Pertontonkan Juga Kelemahan Jokowi

Kompas.com - 10/03/2014, 12:47 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
— Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai, tingginya elektabilitas Jokowi sebagai bakal calon presiden disebabkan oleh peran media massa. Menurutnya, berbagai media, baik cetak maupun elektronik, tidak proporsional dalam memberitakan Jokowi. Akibatnya, nama Jokowi mengorbit dengan sangat cepat dibanding tokoh-tokoh lainnya.

"Peran media selama ini kalau saya perhatikan tidak proporsional. Harusnya media bertanggung jawab kalau mau menggaungkan sosok tertentu. Tidak boleh berat sebelah," kata Siti saat dihubungi Kompas.com, Senin (10/3/2014).

Siti menjelaskan, selama ini media selalu menyoroti kelebihan Jokowi saja. Sosok Jokowi yang sering blusukan, sederhana, dan peduli dengan rakyat kecil, kata dia, selalu menghiasi pemberitaan di media setiap harinya.

Sementara yang menjadi kelemahan Jokowi, kata dia, tidak pernah ditampilkan secara proporsional dan seimbang. Siti meyakini, sangat sedikit media yang berani menampilkan kekurangan mantan Wali Kota Surakarta itu.

"Harusnya pertontonkan kelemahannya juga, yang memang jadi kelemahannya itu apa-apa saja. Kalau hanya kelebihannya saja kan berarti enggak mencerahkan. Sosok calon presiden lainnya juga harus ditampilkan secara seimbang, jadi masyarakat tahu semuanya," ujarnya.

Siti menambahkan, pemberitaan tidak proporsional yang banyak beredar di media nasional itu akhirnya ditiru oleh media lokal yang ada di berbagai daerah. "Media lokal kan menginduk dari media nasional 80 persennya," ujar dia.

Akibatnya, lanjut Siti, masyarakat pun akhirnya mendapatkan informasi yang berat sebelah. Lebih buruknya lagi, sebagian besar masyarakat Indonesia masih belum melek politik. Dengan demikian, kata dia, mereka menelan mentah-mentah berita itu.

"Ini kan jadi seperti diindoktrinasi. Sejak demokrasi, kedaulatan paling tinggi ada di tangan rakyat. Jadi harusnya suara rakyat itu rasional, masyarakat harus diberi pendidikan politik. Tapi rata-rata masyarakat kita belum cukup mendapatkan pendidikan politik itu, rata-rata mereka masih ada di grass root. Masyarakat seperti itulah yang menjatuhkan pilihannya kepada Jokowi," ujar dia.

"Jadi kuncinya itu ada di media. Media itu sekarang sudah ibaratnya Tuhan dalam demokrasi. Kalau mereka yang mengerti, bisa kroscek dulu, bisa cek di Google dulu. Tapi kalau yang menelan mentah-mentah ini bagaimana?" pungkas Siti.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com