Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yusril: Pantas Jika KPK Kembali Minta Keterangan Boediono

Kompas.com - 07/03/2014, 21:02 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum tatanegara, Yusril Ihza Mahendra, menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pantas meminta keterangan lanjutan kepada mantan Gubernur Bank Indonesia, Boediono, terkait kasus dugaan korupsi dana talangan Bank Century. Hal itu karena nama Boediono sudah disebut dalam surat dakwaan mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Budi Mulya.

"Kalau dimintai keterangan (lagi) oleh KPK memang sudah sepantasnya. Apakah akan diperiksa sekarang atau nanti, kita serahkan KPK," kata Yusril, Jumat (7/3/2014), di Jakarta. KPK pernah memeriksa Boediono terkait kasus Century pada 23 November 2013 di kantor Wakil Presiden.

Menurut Yusril, proses persidangan Budi Mulya akan sangat menentukan nasib Boediono berdasarkan fakta-fakta yang terungkap nantinya. "Pak Boediono disebut dalam rangkaian peristiwa itu. Apakah akan didakwa atau tidak, menunggu hasil persidangan sekarang ini," ujarnya.

Yusril mengingatkan, untuk saat ini, penyebutan nama Boediono itu tidak bisa dianggap sebagai bukti bahwa Boediono bersalah dalam kasus Bank Century. Hal itu karena penyebutan nama Boediono tersebut terdapat dalam surat dakawaan orang lain, yakni Budi Mulya. "Jadi bukan surat dakwaan Pak Boediono sendiri," ujar calon presiden pada Konvensi Rakyat itu.

Nama Boediono disebut hingga puluhan kali dalam dakwaan jaksa penuntut umum KPK terhadap Budi Mulya. Boediono didakwa bersama-sama Budi terkait kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FJPP) Bank Century. Dakwaan Budi ini dibacakan oleh jaksa penuntut umum KPK di Pengadilan Tindakan Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis kemarin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

Nasional
Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Nasional
Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi 'Online' Bisa Dipidana

Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi "Online" Bisa Dipidana

Nasional
Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

Nasional
Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Nasional
Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi 'Online'

Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi "Online"

Nasional
Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Nasional
Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Nasional
Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Nasional
Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Nasional
Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Nasional
Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Nasional
Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com