Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Penyimpangan Pemilihan Wakil Wali Kota Surabaya Versi Panitia Pemilihan

Kompas.com - 21/02/2014, 13:26 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketua Panitia Pemilihan (Panlih) Wakil Wali Kota Surabaya Eddie Budi Prabowo mengatakan, proses penetapan Wisnu Sakti Buana sebagai Wakil Wali Kota Surabaya tidak sesuai prosedur dan diwarnai manipulasi. Penyimpangan tersebut ia sampaikan kepada Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (21/2/2014).

Dalam pertemuan dengan Priyo, Eddie menjelaskan bahwa pada 30 Oktober 2013, tim Panlih dipaksa untuk menggelar rapat klarifikasi dan verifikasi penetapan Wakil Wali Kota Surabaya. Tanpa persiapan yang cukup, tim Panlih dipaksa untuk segera melaporkan hasil rapat tersebut pada Badan Musyawarah DPRD Kota Surabaya.

"Dan kami melaporkan bahwa kami siap menggelar pemilihan pada 15 November 2013," kata Eddie.

Namun, tanpa alasan yang ia ketahui, pada hari yang sama, Bamus langsung membuat keputusan agar waktu pemilihan digelar pada 6 Oktober 2013. Perubahan waktu pemilihan tersebut dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan dan mempertimbangkan argumentasi dari tim Panlih. Panlih memilih waktu pemilihan pada 15 November 2013 karena tak ingin terganggu dengan waktu pengesahan APBD Kota Surabaya pada 6 November 2013.

Selanjutnya, pada 4 November 2013, semua anggota Panlih menerima undangan untuk hadir dalam rapat paripurna pemilihan Wakil Wali Kota Surabaya pada 6 November 2013. Dari tujuh tim Panlih, hanya tiga anggota yang hadir. Empat anggota lainnya tak hadir dengan alasan undangan yang diterima ditujukan untuk anggota DPRD, bukan tim Panlih.

Waktu pemilihan kemudian sempat ditunda selama dua hari lantaran peserta rapat paripurna tak memenuhi kuorum. Rencana awal, pemilihan digelar pada 6 November 2013, kemudian mundur menjadi 8 November 2013 setelah Gubernur Jawa Timur Soekarwo memutuskan agar paripurna tetap digelar menggunakan mekanisme kuorum terendah, yaitu 50 persen 1.

"Kemudian, pada saat pemilihan, Panlih hanya membacakan tatib (tata tertib) pemilihan, bukan memimpin rapat. Yang mimpin rapat salah satu calon (Wisnu)," ujarnya.

Pada saat rapat berjalan, kata Eddie, sempat ada sejumlah interupsi pada pimpinan rapat, yaitu Wisnu. Seorang peserta rapat meminta posisi Wakil Wali Kota Surabaya langsung diaklamasikan kepada Wisnu. Interupsi itu akhirnya disetujui dalam rapat paripurna tersebut.

Proses pemilihan yang tak prosedural ini telah disampaikan tim Panlih pada Kementerian Dalam Negeri. Tetapi, respons dari kementerian tak pernah tiba sampai akhirnya pada 17 Januari 2014 tim Panlih menerima surat keputusan bahwa pelantikan Wisnu yang semula dijadwalkan dilakukan pada 21 Januari 2014 ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan.

"Pelantikan tanggal 21 (Januari 2014) ditunda, suratnya hanya begitu saja. Lalu, tanggal 24 (Januari 2014) dilakukan pelantikan," ucapnya.

Baru setelah pelantikan dilakukan, tim Panlih mendapat respons dari Kemendagri. Pada 7 Februari 2014, seluruh tim Panlih diminta hadir ke Jakarta untuk memberikan klarifikasinya kepada Kemendagri.

Saat bertemu pihak Kemendagri, tim Panlih juga menyampaikan adanya manipulasi data dalam proses penetapan Wakil Wali Kota Surabaya. Manipulasi data itu terjadi dalam berkas persyaratan administrasi.

Awalnya, hanya ada dua anggota Panlih yang menandatangani berkas. Namun, berkas yang sampai ke Gubernur Jawa Timur itu ditandatangani oleh empat anggota Panlih.

"Padahal, berkas itu adalah syarat keluarnya SK (surat keputusan) bahwa syarat masing-masing calon telah terpenuhi," ucapnya.

Eddie menambahkan, ia bersama beberapa anggota Panlih tak memiliki niat politik saat berjuang mengungkap kejanggalan dalam proses penetapan Wakil Wali Kota Surabaya. Dia sadar bahwa posisi itu resmi menjadi milik PDI Perjuangan sebagai partai yang mengusung.

"Kami merasa terbebani, dianggap kami salah. Kami hanya permasalahkan proseduralnya, enggak ada kepentingan apa pun," pungkasnya.

Seperti diketahui, keabsahan penetapan Wisnu sebagai Wakil Wali Kota Surabaya juga dipermasalahkan oleh Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Risma sebelumnya telah mengadukan masalah tersebut kepada pimpinan DPR. Ia berharap dapat menyampaikan hal sama kepada Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jemaah Haji Diimbau Tidak Umrah Sunah Berlebihan, Masih Ada Puncak Haji

Jemaah Haji Diimbau Tidak Umrah Sunah Berlebihan, Masih Ada Puncak Haji

Nasional
Polisi Arab Saudi Tangkap 37 WNI Pakai Visa Ziarah untuk Berhaji di Madinah

Polisi Arab Saudi Tangkap 37 WNI Pakai Visa Ziarah untuk Berhaji di Madinah

Nasional
Temani Jokowi Peringati Hari Pancasila, AHY: Jangan Hanya Peringati, tapi Dijiwai

Temani Jokowi Peringati Hari Pancasila, AHY: Jangan Hanya Peringati, tapi Dijiwai

Nasional
Tak Persoalkan Anies dan Sudirman Said Ingin Maju Pilkada Jakarta, Refly Harun: Kompetisinya Sehat

Tak Persoalkan Anies dan Sudirman Said Ingin Maju Pilkada Jakarta, Refly Harun: Kompetisinya Sehat

Nasional
Peringati Hari Lahir Pancasila, AHY: Pancasila Harus Diterapkan dalam Kehidupan Bernegara

Peringati Hari Lahir Pancasila, AHY: Pancasila Harus Diterapkan dalam Kehidupan Bernegara

Nasional
Prabowo Sebut Diperintah Jokowi untuk Bantu Evakuasi Warga Gaza

Prabowo Sebut Diperintah Jokowi untuk Bantu Evakuasi Warga Gaza

Nasional
Simpul Relawan Dorong Anies Baswedan Maju Pilkada Jakarta 2024

Simpul Relawan Dorong Anies Baswedan Maju Pilkada Jakarta 2024

Nasional
Pemerintah Klaim Dewan Media Sosial Bisa Jadi Forum Literasi Digital

Pemerintah Klaim Dewan Media Sosial Bisa Jadi Forum Literasi Digital

Nasional
Prabowo Kembali Serukan Gencatan Senjata untuk Selesaikan Konflik di Gaza

Prabowo Kembali Serukan Gencatan Senjata untuk Selesaikan Konflik di Gaza

Nasional
Kloter Terakhir Jemaah Haji Indonesia di Madinah Berangkat ke Mekkah

Kloter Terakhir Jemaah Haji Indonesia di Madinah Berangkat ke Mekkah

Nasional
PKB Beri Rekomendasi Willem Wandik Maju Pilkada Papua Tengah

PKB Beri Rekomendasi Willem Wandik Maju Pilkada Papua Tengah

Nasional
Mengenal Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Diisi Petinggi Gerindra

Mengenal Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Diisi Petinggi Gerindra

Nasional
Sebut Serangan ke Rafah Tragis, Prabowo Serukan Investigasi

Sebut Serangan ke Rafah Tragis, Prabowo Serukan Investigasi

Nasional
Refly Harun Sebut Putusan MA Sontoloyo, Tak Sesuai UU

Refly Harun Sebut Putusan MA Sontoloyo, Tak Sesuai UU

Nasional
Mendag Apresiasi Gerak Cepat Pertamina Patra Niaga Awasi Pengisian LPG 

Mendag Apresiasi Gerak Cepat Pertamina Patra Niaga Awasi Pengisian LPG 

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com