Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Supaya Jokowi Otomatis 'Nyapres', PDI-P Harus Dibiarkan Kalah"

Kompas.com - 16/02/2014, 13:44 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- PDI Perjuangan didesak menetapkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi sebagai calon presiden 2014 sebelum pelaksanaan Pemilu Legislatif mendatang. Jika PDIP kembali menetapkan Ketua Umumnya, Megawati Soekarnoputri, sebagai capres 2014, hal itu tidak sesuai dengan program kaderisasi yang diklaim selama ini.

Hal itu dikatakan Koordinator Aksi Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) Ferdinan Hutahaean saat deklarasi dukungan untuk Jokowi sebagai Presiden di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2014).

"Orang-orang dekat Ibu Megawati berlomba-lomba meyakinkan bahwa Ibu Megawati masih didambakan untuk maju dalam Pilpres 2014. Secara tidak langsung meyakinkan bahwa kaderisasi cuma omongan semata dan bukan untuk diterapkan," ucap Ferdinan.

Ferdinan menganggap PDI Perjuangan pragmatis jika baru menetapkan Jokowi sebagai capres setelah pemilu legislatif. Pihaknya menganggap Jokowi hanya akan diusung sebagai capres jika suara PDIP di Pileg tidak memenuhi syarat ambang batas pengusungan capres-cawapres. Jika hasil Pileg ternyata melebihi syarat, pihaknya menduga Megawati yang akan maju sebagai capres.

Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden, ambang batas pengusungan capres-cawapres, yakni 20 persen perolehan kursi DPR atau 25 persen perolehan suara sah nasional. Jika partai tidak dapat mencapai ambang batas tersebut, maka mereka harus berkoalisi untuk mengusung capres-cawapres.

"Supaya Jokowi otomatis dicalonkan PDIP, partai berlambang moncong putih harus dibiarkan kalah (dalam pileg)," kata Ferdinan.

Ia menambahkan, PDI Perjuangan tidak memiliki pilihan selain mengajukan Jokowi sebagai capres sebelum Pileg agar dapat memenangkan Pileg nantinya. Menurutnya, popularitas Jokowi tak hanya mampu menarik para pemilih tradisional PDI Perjuangan, tetapi juga pemilih yang belum menentukan suara ataupun golput.

PDIP, kata dia, perlu melihat tingginya angka golput dalam beberapa pemilu sebelumnya. "Tak satu pun partai yang menandingi jumlah golput. Apabila dukungan kalangan golput diabaikan, bukanlah kebijakan yang mendengar aspirasi rakyat," ucapnya.

Seperti diberitakan, elektabilitas Jokowi sebagai capres selalu teratas berdasarkan hasil survei berbagai lembaga survei, relatif jauh diatas elektabilitas Megawati. Namun, Jokowi tak pernah mau berkomentar mengenai pencapresan dengan alasan fokus pada pekerjaan sebagai Gubernur.

PDIP mengaku memasukkan Jokowi dalam skenario menghadapi Pilpres 2014. Skenario pertama, jika mereka berhasil melewati ambang batas pencalonan presiden-wakil presiden, maka sudah ada dua nama di internal yang akan dipasangkan sebagai capres dan cawapres, yakni Megawati Soekarnoputri dan Jokowi.

Skenario kedua, jika suara PDI-P di Pemilu Legislatif 2014 tidak cukup untuk mengusung pasangan capres-cawapres sendiri, maka Jokowi akan dipasangkan dengan cawapres dari partai koalisi. Karena itu, PDIP baru akan memutuskan pencapresan setelah Pileg.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Amien Rais Datangi Kompleks Parlemen, Silaturahim Kebangsaan dengan Pimpinan MPR

Amien Rais Datangi Kompleks Parlemen, Silaturahim Kebangsaan dengan Pimpinan MPR

Nasional
Hadir di Sidang SYL, Ahmad Sahroni Diminta Surya Paloh Ungkap yang Diketahui

Hadir di Sidang SYL, Ahmad Sahroni Diminta Surya Paloh Ungkap yang Diketahui

Nasional
KPK Sentil Komisi Kejaksaan: Enggak Perlu Masuk 'Pekarangan' Lembaga Lain

KPK Sentil Komisi Kejaksaan: Enggak Perlu Masuk "Pekarangan" Lembaga Lain

Nasional
Komnas Perempuan Desak DKPP Sanksi Tegas Komisioner KPU yang Terlibat Pelecehan Seksual

Komnas Perempuan Desak DKPP Sanksi Tegas Komisioner KPU yang Terlibat Pelecehan Seksual

Nasional
Jokowi Akan Berkantor di IKN Awal Juli, Masih Nunggu Ketersediaan Air

Jokowi Akan Berkantor di IKN Awal Juli, Masih Nunggu Ketersediaan Air

Nasional
Soal Kaesang Maju Pilkada Jakarta, Respons Jokowi, Gibran, dan Bobby Nasution

Soal Kaesang Maju Pilkada Jakarta, Respons Jokowi, Gibran, dan Bobby Nasution

Nasional
Jokowi Bandingkan Kualitas Udara: Jakarta 176, IKN Pasti Sekitar 20

Jokowi Bandingkan Kualitas Udara: Jakarta 176, IKN Pasti Sekitar 20

Nasional
Bhayangkari Polri Gelar Kemala Run 2024 di BSD, Ada Kategori Anak dan Penyandang Disabilitas

Bhayangkari Polri Gelar Kemala Run 2024 di BSD, Ada Kategori Anak dan Penyandang Disabilitas

Nasional
Soal Izin Tambang Ormas, Jokowi: Badan Usahanya yang Diberikan, Persyaratannya Ketat

Soal Izin Tambang Ormas, Jokowi: Badan Usahanya yang Diberikan, Persyaratannya Ketat

Nasional
DPR Dukung Haji Tanpa Visa Resmi Diharamkan

DPR Dukung Haji Tanpa Visa Resmi Diharamkan

Nasional
Jokowi Tak Khawatir Mundurnya Kepala Otorita Ganggu Investasi Asing di IKN

Jokowi Tak Khawatir Mundurnya Kepala Otorita Ganggu Investasi Asing di IKN

Nasional
Respons PBNU, Muhammadiyah, PGI, dan PHDI soal Izin Kelola Tambang untuk Ormas

Respons PBNU, Muhammadiyah, PGI, dan PHDI soal Izin Kelola Tambang untuk Ormas

Nasional
Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Karena Alasan Pribadi

Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Karena Alasan Pribadi

Nasional
Jokowi Resmikan Pembangunan Kantor BTN di IKN

Jokowi Resmikan Pembangunan Kantor BTN di IKN

Nasional
Polisi Tangkap 2 WNI yang Fasilitasi Buronan Paling Dicari Thailand Chaowalit Thongduang

Polisi Tangkap 2 WNI yang Fasilitasi Buronan Paling Dicari Thailand Chaowalit Thongduang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com