Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemilu 2014, Jangan Lupakan Media Sosial

Kompas.com - 09/02/2014, 18:21 WIB
Fitri Prawitasari

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Media sosial dipandang memiliki perang penting yang dapat memberi pengaruh terhadap pelaksanaan dan hasil pemilihan umum (pemilu) 2014. Oleh karena itu, siapapun yang berkepentingan terhadap pemilu 2014, seyogianya tidak melupakan media sosial.

Demikian pandangan peneliti Lembaga Survei Nasional (LSN) Dipa Pradipta di Jakarta, Minggu (9/2/2014). Media sosial memiliki peran penting, kata dia, mengingat sebagian besar penggunanya adalah remaja. Mereka adalah para pemilih pemula yang terus tumbuh. Perilaku para pemilih pemula ini adalah selalu mencari informasi melalui media sosial.


"Pemilih pemula berusia 17 sampai 30 tahun porsinya lumayan banyak. Mencapai sekitar 27 juta suara yang diperebutkan," kata Dipa.

Dia mengatakan, media sosial menjadi wadah yang sangat mudah untuk memberikan tanggapan positif maupun negatif terhadap para peserta pemilu. 


"Di media sosial orang bebas mengeluarkan pendapat apapun, kritikan, pendapat dan pujian. Media sosial juga sebagai media yang mudah diakses. Info yang didapatkan juga banyak," tuturnya.

Menurut Dipa, jika calon presiden menggunakan media ini sebagai alat kampanye, bisa jadi akan menambahkan pundi-pundi suara mereka.

Beberapa kandidat calon presiden diketahui gencar memanfaatkan media sosial. Sebut saja mantan Mentri Perdagangan yang kini mengikuti konvensi capres Partai Demokrat, Gita Wiryawan.

"Pak Gita menggunakan media sosial sebagai kampanye beliau karena salah satu pemilih yang disasar oleh beliau adalah pemilih pemula," tandas Dipa.

Selain itu ada pula Anies Baswedan, capres independen yang juga salah satu peserta konvensi. "Dari analisis media monitoring yang kami lakukan memang banyak tanggapan positif yang didapat terkait kampanye di media sosial ini," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Nasional
3 Kriteria Jemaah Haji yang Bisa Dibadalhajikan: Wafat, Sakit dan Gangguan Jiwa

3 Kriteria Jemaah Haji yang Bisa Dibadalhajikan: Wafat, Sakit dan Gangguan Jiwa

Nasional
Nurul Ghufron Beri Sinyal Kembali Ikut Seleksi Capim KPK 2024-2029

Nurul Ghufron Beri Sinyal Kembali Ikut Seleksi Capim KPK 2024-2029

Nasional
Kecelakaan Bus 'Studi Tour', Muhadjir: Saya Kaget, Setelah Berakhir Mudik Malah Ada Kejadian

Kecelakaan Bus "Studi Tour", Muhadjir: Saya Kaget, Setelah Berakhir Mudik Malah Ada Kejadian

Nasional
Minta Polri Adaptif, Menko Polhukam: Kejahatan Dunia Maya Berkembang Pesat

Minta Polri Adaptif, Menko Polhukam: Kejahatan Dunia Maya Berkembang Pesat

Nasional
KSAL Berharap TKDN Kapal Selam Scorpene Lebih dari 50 Persen

KSAL Berharap TKDN Kapal Selam Scorpene Lebih dari 50 Persen

Nasional
Segera Kunjungi Lokasi Banjir Sumbar, Menko PMK: Kita Carikan Solusi Permanen Agar Tak Berulang

Segera Kunjungi Lokasi Banjir Sumbar, Menko PMK: Kita Carikan Solusi Permanen Agar Tak Berulang

Nasional
Baleg Ajukan Revisi UU Kementerian Negara sebagai RUU Kumulatif Terbuka

Baleg Ajukan Revisi UU Kementerian Negara sebagai RUU Kumulatif Terbuka

Nasional
Buka Opsi Sebar Satkalsel, KSAL: Tunggu Kapal Selamnya Banyak Dulu

Buka Opsi Sebar Satkalsel, KSAL: Tunggu Kapal Selamnya Banyak Dulu

Nasional
Khofifah: Guru Besar Usul Pembentukan Kementerian Pendidikan Tinggi, Teknologi, dan Inovasi

Khofifah: Guru Besar Usul Pembentukan Kementerian Pendidikan Tinggi, Teknologi, dan Inovasi

Nasional
Dewas KPK: Nurul Ghufron Teman dari Mertua Pegawai Kementan yang Dimutasi

Dewas KPK: Nurul Ghufron Teman dari Mertua Pegawai Kementan yang Dimutasi

Nasional
PKS Sebut Presidensialisme Hilang jika Jumlah Menteri Diatur UU

PKS Sebut Presidensialisme Hilang jika Jumlah Menteri Diatur UU

Nasional
Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran karena Penyelesaian Sengketa Jurnalistik Dialihkan ke KPI

Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran karena Penyelesaian Sengketa Jurnalistik Dialihkan ke KPI

Nasional
Anggota Komisi III: Pansel KPK Harus Paham Persoalan Pemberantasan Korupsi

Anggota Komisi III: Pansel KPK Harus Paham Persoalan Pemberantasan Korupsi

Nasional
KSAL: Pembangunan Scorpene 7 Tahun, Indonesia Perlu Kapal Selam Interim

KSAL: Pembangunan Scorpene 7 Tahun, Indonesia Perlu Kapal Selam Interim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com