Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Bawaslu Alpa Awasi Dana Kampanye

Kompas.com - 05/02/2014, 22:18 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) mengritik Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang tidak melakukan pengawasan dan investigasi mendalam terhadap laporan dana kampanye partai politik (parpol) dan calon anggota legislatif (caleg). Bawaslu dinilai malah sibuk mengurus dana saksi parpol.

"Kami belum pernah dengar hasil pengawasan Bawaslu soal dana kampanye peserta pemilu ini. Bawaslu malah sibuk mengurus dana saksi parpol," ujar Koordinator Nasional JPPR M Afifuddin dalam diskusi dan paparan hasil kajian laporan dana kampanye di Kantor JPPR, Jakarta Selatan, Rabu (5/2/2014).

Hal senada disampaikan Manager Program JPPR Ahmad Sunanto. Ia mengatakan, pihaknya belum menemukan metode pengawasan dana kampane oleh Bawaslu.

"Kalau tidak ada pengawasan yang investigatif, kami khawatir akan banyak penyiasatan dalam laporan dana kampanye," kata Sunanto.

Ia menuturkan, penyelenggara pemilu dan auditor dana kampanye harus mampu mengantisipasi penyiasatan yang mungkin dilakukan peserta pemilu. Penyiasatan, katanya, kerap sengaja dilakukan untuk mengakali angka dana kampanye.

Sunanto menambahkan, salah satu penyiasatan yang dilakukan caleg, misalnya, melaporkan sumbangan dana kampanye dalam bentuk sumbangan jasa tanpa dijabarkan bentuk jasa yang dimaksud.

"Padahal dalam peraturan KPU, sumbangan jasa itu harus dijelaskan apa dan nilainya berapa," kata Sunanto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com