Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 31/01/2014, 17:18 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar Musyawarah XI selama dua hari sejak Jumat (31/1/2014) siang hingga Sabtu (1/2/2014). Musyawarah tersebut membahas tentang penentuan bakal calon presiden dari PKS.

Salah satu pendiri PKS yang kini menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan, musyawarah yang digelar Majelis Syuro akan menentukan nasib lima besar bakal capres 2014-2019 hasil dari pemilihan raya (pemira) PKS. Kemungkinan ada dua opsi sebagai tindak lanjut dari hasil pemira itu.

"Nanti itu apakah lima besar (dikerucutkan) ke tiga besar setelah itu diuji publik atau langsung satu besar. Itu opsi yang mungkin terjadi," kata Heryawan atau akrab disapa Aher itu kepada wartawan di Kantor Dewan Pimpinan Pusat PKS, Jakarta, Jumat.

Aher mengatakan, musyawarah itu bebas menentukan opsi mana yang akan diambil tanpa ada rekayasa. Pasalnya, kata dia, komposisi Majelis Syuro terdiri dari 99 anggota sehingga kemungkinan besar terjadi perbedaan pendapat.

Sebelumnya, PKS melakukan pemira pada akhir November 2013 oleh masing-masing Dewan Pimpinan Wilayah di 33 provinsi. Dalam pemira itu, Hidayat Nur Wahid unggul dukungan sebagai bakal capres.

Perolehan suara Hidayat mengalahkan empat kandidat kuat lainnya, yakni Anis Matta, Aher, Tifatul Sembiring, dan Nur Mahmudi Ismail. Hidayat memperoleh 18,34 persen suara, Anis Matta 17,46 persen, Ahmad Heryawan 16,69 persen, Tifatul 11,5 persen, dan Nur Mahmudi 7,41 persen. Meskipun unggul dalam pemira, Hidayat tidak serta-merta menjadi capres yang diusung PKS karena ditentukan Majelis Syuro.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Nasional
SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

Nasional
PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

Nasional
Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Nasional
Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Nasional
162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

Nasional
34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

Nasional
KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

Nasional
Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Nasional
PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

Nasional
Hasto Curiga Ada 'Orderan' di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Hasto Curiga Ada "Orderan" di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Nasional
Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Nasional
Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Nasional
Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com