Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lebih Pilih Politik daripada Tugas Negara, Apa Kata Gita?

Kompas.com - 31/01/2014, 11:42 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Gita Wirjawan mengaku tak risau dengan keputusannya mundur dari jabatan Menteri Perdagangan. Menurutnya, mundur dari jabatan menteri lebih etis dengan keikutsertaannya dalam Konvensi calon Presiden Partai Demokrat. Gita merupakan satu dari sebelas nama yang mengikuti Konvensi Capres Demokrat.

"Enggak risau. Saya malah lebih yakin dan merasa bahwa kalau tidak pakai atribut menteri, tidak akan ada benturan kepentingan. Nilai etisnya lebih tinggi," ujar Gita, dalam jumpa pers di Senayan, Jumat (31/1/2014).

Saat ditanya, mengenai sikapnya yang memilih berpolitik dibandingkan mengemban tugas negara sebagai menteri, Gita berdalih punya keyakinan atas keputusannya. Menurutnya, ia mundur dan meninggalkan Kementerian Perdagangan dengan kondisi baik karena kementerian itu sudah memiliki sistem yang stabil.

"Jadi dengan kepergian saya, saya yakin, akan tetap terjadi kesinambungan dan capable untuk meneruskan ke pondasi yang lebih baik," kata Gita.

Mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) itu mengatakan, ia memutuskan terjun ke Konvensi Capres Partai Demokrat juga karena alasan berbuat sesuatu untuk negara.

"Kalau saya terpilih, nanti ujung-ujungnya kan untuk masyarakat ke depan," katanya.

Gita mengaku telah tiga kali mengajukan pengunduran diri. Namun, dua pengajuan yang disampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ditolak. Pada permohonan ketiga, Presiden SBY akhirnya membalasnya. Pada Rabu (29/1/2014), Gita mengaku menerima jawaban Presiden yang mengabulkan permohonan mundurnya. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com