Komisi II: Dana Saksi TPS Jangan Ditarik ke Ranah Politik

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Agun Gunanjar berharap keputusan pembiayaan saksi partai politik di tiap tempat pemungutan suara (TPS) untuk Pemilu 2014 tidak ditarik ke ranah politik. Menurut Agun, keputusan itu sudah tepat untuk mewujudkan pemilu yang jujur, adil (jurdil) dan langsung, umum, bebas, rahasia (luber).

Agun menjelaskan, uang negara yang akan digunakan untuk membiayai saksi parpol di tiap TPS menimbulkan polemik karena terbangunnya opini bahwa uang tersebut dialirkan ke parpol. Padahal, kata Agun, pembiayaan saksi parpol masuk dalam pos penyelenggaraan pemilu dan sifatnya seperti pengadaan surat suara dan logistik pemilu lainnya.

"Jadi, uangnya bukan buat parpol. Ini soal teknis, jangan dibawa ke politik," kata Agun di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (27/1/2014).

Politisi Partai Golkar itu menambahkan, keputusan membiayai saksi parpol itu telah melewati proses yang sangat panjang. Seluruh pihak yang berkepentingan telah mengikuti semua tahapan sampai akhirnya disepakati oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Dalam perjalanannya, tambah Agun, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sempat menolak untuk mengelola dana untuk membiayai saksi yang nominalnya mencapai sekitar Rp 55 miliar untuk tiap partai. Namun, akhirnya Bawaslu bersedia mengelola setelah diberi pemahaman oleh Komisi II DPR bahwa anggaran ini bersifat sebagai anggaran penyelenggaraan pemilu.

Dalam rapat bersama di DPR, Bawaslu ditunjuk sebagai pengelola dana tersebut karena posisinya sebagai instrumen pengawas pemilu. Posisi Bawaslu dianggap yang paling tepat karena selain sebagai pengawas, juga bertindak sebagai penyelenggara pemilu.

"Ini uang untuk saksi, pencairannya dilakukan setelah menyelesaikan tugas di TPS. By name by TPS," ujarnya.

Agun berharap anggaran untuk saksi parpol di tiap TPS dapat menghasilkan pemilu yang jurdil dan luber. Sejalan dengan itu, ia yakin tak akan ada lagi partai yang protes pada hasil pemilu karena semuanya telah memiliki saksi di tiap TPS selama pemilu berlangsung.

"Konsekuensi penyelenggaraan pemilu adalah dibiayai oleh SPBN. Nah, saksi ini juga ada dalam undang-undang, dan masuk dalam penyelenggara pemilu," pungkasnya.

Seperti diketahui, pemerintah memutuskan untuk membayar saksi partai politik yang akan ditempatkan di setiap TPS. Hal itu untuk mengantisipasi kekurangan dana yang kerap dikeluhkan partai politik. Setiap saksi dibayar Rp 100.000 untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

Keputusan itu menuai penolakan dari beberapa partai. Salah satunya adalah Partai Nasdem yang dengan tegas menolak anggaran tersebut dan mengusulkan agar dananya diberikan kepada korban bencana alam.