Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Siapa yang Dilaporkan Wali Kota Surabaya ke KPK?

Kompas.com - 20/01/2014, 14:35 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini melaporkan sejumlah pihak kepada Komisi Pemberantasan Korupsi terkait pertukaran hewan di Kebun Binatang Surabaya, Senin (20/1/2014). Risma menilai, kebijakan menukarkan hewan dengan uang atau barang ini menjadi pemicu semakin panasnya konflik di KBS. Namun, Risma enggan mengungkapkan siapa saja pihak yang dia laporkan.

"Ada tim di situ yang saya laporkan," kata Risma di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta.

Meski didesak, Risma tetap enggan mengungkapkan nama orang yang dilaporkannya kepada KPK tersebut. "Pokoknya ada, nanti saja. Cuma ginilah, aku sudah laporkan itu," sambungnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, pengelolaan KBS diambil alih Pemkot Surabaya sejak November 2013. Pemilik lama lantas meminta Pemkot Surabaya untuk menyerahkan satwa-satwa sebagai ganti fasilitas yang sudah dibangun pemilik lama.

"Sekitar 40 atau 50 satwa, yang dikerjasamakan yang kami diminta terus karena Innova-nya sudah ada di situ. Enggak apa-apa Innova-nya diambil, museumnya juga kalau ada di situ, silakan diambil. Kami tidak butuh kok museum, untuk apa museum? Binatang mati wong di situ ada binatang hidup," ujar Risma.

Selain itu, menurut Risma, KBS telah kehilangan ratusan satwa semasa kepengurusan Tim Pengelola Sementara KBS. Risma tidak ingin lagi ada satwa yang hilang karena ditukar. Dia juga berkonsultasi kepada KPK mengenai legalitas kebijakan pertukaran hewan tersebut. Menurut Risma, KPK merespons baik laporannya ini. KPK, katanya, akan mempelajari terlebih dahulu data-data yang diserahkan Risma.

"Mereka masih mempelajari. Tapi saya akan men-support dengan data-data yang lain lagi, termasuk bukti-bukti penyerahan satwa itu," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com