Suryadharma Ali: Indonesia Tidak Toleran, Realitas atau Rekayasa?

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Agama RI Suryadharma Ali mengaku bingung dengan pandangan yang menganggap Indonesia adalah negara yang tidak toleran atas keberagaman. Menurutnya, pandangan itu tidak mencerminkan realitas mayoritas masyarakat Indonesia yang hidup rukun dalam keberagaman.

“Ada yang bilang Indonesia intoleran. Ini realitas apa rekayasa sebenarnya? Karena saya lihat, keliling Indonesia, kerukunan itu masih terjaga," ujar Suryadharma saat berbincang dengan Kompas.com di Jakarta, Kamis (9/1/2014).

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mencontohkan kampanye gerak jalan kerukunan antarumat beragama di Jakarta beberapa waktu lalu yang diikuti 150.000 warga lintas elemen.

Dengan bangga, Suryadharma juga menunjukkan sebuah piagam penghargaan dari Museum Rekor Dunia yang diberikan oleh Jaya Suprana tanggal 5 Desember untuk kategori gerak jalan dengan jumlah massa terbanyak di dunia. Gerakan ini, lanjutnya, juga dilakukan di Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Kalimantan Tengah, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Maluku.

"Jadi, bisa dilihat kan betapa baiknya kerukunan di sini," kata Suryadharma.

Sebagai Menteri Agama, Suryadharma juga sengaja meluangkan waktu untuk mendatangi perayaan hari suci umat agama selain Islam. Saat hadir, Suryadharma juga sengaja mengenakan peci untuk menunjukkan umat Muslim yang terbuka.

"Sekarang ini menterinya dari partai politik Islam loh, mau datang ke acara umat lain. Saya perlihatkan, saya Islam, tapi saya toleran," katanya.

Menurut Suryadharma, pandangan yang menganggap Indonesia tidak toleran hanya dilihat dari kelompok kecil saja. Misalnya, kasus terorisme yang terjadi di Indonesia berkontribusi menciptakan citra Indonesia sebagai negeri yang tidak toleran.

"Padahal, kita sendiri yang Islam marah dengan aksi terorisme itu," kata Suryadharma.

Seperti diberitakan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mencatat peningkatan kasus pelanggaran terhadap kebebasan beragama sepanjang tahun 2012. Dari 541 pelanggaran atas kebebasan beragama, sebanyak 274 kasus terjadi pada tahun 2012.

Data ini dikeluarkan Komnas HAM pada Mei 2013. Sementara dari laporan Amnesty International tahun 2012, Indonesia masih disorot di enam wilayah terkait pelanggaran hak dasar, di antaranya penggunaan kekerasan oleh polisi dan tentara, tekanan terhadap kebebasan berekspresi, pelanggaran atas kebebasan beragama, pembatasan hak-hak perempuan, impunitas, dan hukuman mati.