Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

MUI Dukung Penarikan Buku Abu Bakar Baasyir

Kompas.com - 03/01/2014, 20:34 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amidhan Shaberah mendukung langkah Polri yang akan menarik buku berjudul Tadzkiroh (sebelumnya ditulis Tadzqirah) karangan Abu Bakar Ba’asyir. Kepala Polri Jenderal Sutarman menyebut buku tersebut dijadikan legalitas bagi kelompok teroris untuk merampok dalam rangka pencarian dana (fa’i) .

“Kasihan mereka yang telah mengumpulkan uang. Terus akhirnya malah hanya dirampok, diambil secara paksa,” ujar Amidhan kepada Kompas.com, Jumat (3/1/2014).

Amidhan mengatakan, tak ada ajaran agama mana pun yang menghalalkan perampokan untuk tujuan dakwah.

Senada, Ketua Fatwa MUI Ma’ruf Amin menuturkan, buku tersebut layak untuk ditarik dari peredaran.

Sebelumnya, Kapolri menyatakan, buku tersebut menjadi salah satu penyebab maraknya aksi perampokan terhadap bank dan toko emas oleh teroris. Buku tersebut melegalkan seorang teroris melakukan aksi perampokan untuk kegiatan pencarian dana demi mendukung aksi terorisme.

Menurutnya, awalnya mereka ragu untuk melakukan perampokan. Namun, berkat buku tersebut para teroris itu akhirnya yakin. "Anggaran itu didapat dari merampok. Ada bukunya Abu Bakar Ba'asyir,Tadzqirah, yang menyatakan bahwa merampok untuk kepentingan (terorisme) itu dihalalkan," katanya, Kamis (2/1/2014).

"Yang mengatakan bahwa merampok untuk kepentingan itu dihalalkan itu ajaran dari mana? Itu yang harus kita pertanyakan," tandasnya.

Jihad Tak Harus Pakai Kekerasan

Dalam kurun beberapa tahun terakhir, aksi kekerasan oleh kelompok teroris di Indonesia masih kerap terjadi. Bahkan, belakangan kelompok teroris tersebut tak lagi hanya menyasar Amerika yang kerap dianggap sebagai musuh (thogut) bagi mereka. Mereka juga telah menyasar rumah ibadah agama tertentu, seperti gereja dan wihara. Bagi mereka, aksi kekerasan merupakan salah satu upaya untuk melaksanakan jihad.

Menurut Amidhan, tindakan kekerasan yang kerap dilakukan oleh kelompok teroris di Indonesia bukanlah sesuatu yang tepat. Pasalnya, Indonesia bukan negara yang dalam kondisi perang. Sehingga, untuk menegakkan syariat islam perlu ditempuh dengan cara-cara kekerasan.

“Indonesia adalah negara dakwah, bukan negara perang. Negara dakwah, negara damai jadi tidak boleh ada sesuatu yang menghasut,” ujarnya.

Selain itu, ia mengatakan, kekerasan terhadap simbol-simbol agama juga tak dibenarkan. Menurutnya, hal itu justru tak mencerminkan nilai-nilai islam yang sesungguhnya. “Islam itu artinya damai, darut islam itu artinya rumah damai,” tegasnya.

Sementara itu, menurut Ma’ruf, para teroris tersebut menghentikan aksi teror mereka selama ini. Penggunaan cara-cara inkonstitusional justru akan memperburuk keadaan yang ada. “Jika ada keberatan, akan lebih baik jika hal itu disampaikan kepada dewan (DPR),” ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta Bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta Bersama Pengacara

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Nasional
Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Nasional
Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Nasional
Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Nasional
Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Nasional
Jokowi Kembali Ingatkan agar Anggaran Tidak Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Jokowi Kembali Ingatkan agar Anggaran Tidak Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Nasional
Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Nasional
Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Nasional
Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Nasional
Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

Nasional
Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar, tapi dari Bawah

Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar, tapi dari Bawah

Nasional
Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Nasional
Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com