Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Diminta Tutup Potensi Kekacauan Pemilu 2014, Jangan Sesumbar di Media

Kompas.com - 12/12/2013, 18:17 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq meminta agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera mengambil langkah dalam mengatasi kerawanan potensi kekacauan pada Pemilu 2014. Presiden tidak perlu sibuk mengumbar ke media massa soal potensi tersebut.

“Lebih baik dia menutup potensi kerawanan itu daripada bicara politis seperti ini dan membuat kita menduga-duga,” ujar Mahfudz saat dihubungi, Kamis (12/12/2013).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu pun mengatakan, permintaan Presiden agar partai politik menahan diri justru terkesan sebagai sebuah tudingan tak beralasan. Menurutnya, partai politik selama ini justru bersikap kritis terhadap para penyelenggara pemilu.

“Kami justru ingin agar pemilu berjalan lancar, aman, dan demokratis. Aneh juga kalau potensi kerawanan ini diarahkan ke partai politik. Kalau pemilu tidak berjalan lancar, yang rugi parpol sendiri,” kata Mahfudz.

Ia menjelaskan, pemerintah sebaiknya mencermati soal kerawanan kecurangan pemilu yang bisa terjadi pada pendistribusian logistik pemilu. Mahfudz menuturkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum memberikan anggaran untuk pengamanan pendistribusian logistik pemilu. Akhirnya, proses pengamanan pun menggunakan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Akan tetapi, dana Rp 100 miliar yang disiapkan untuk TNI terkait pendistribusian logistik ini ternyata belum disetujui Kementerian Keuangan.

“Sekarang potensi kerawanan ini harus segera ditutup, jangan melemparkan dugaan, termasuk ke parpol,” imbuhnya.

Gangguan Pemilu 2014

Presiden menyebut ada elemen-elemen tertentu yang merancang gerakan untuk mengganggu keamanan dan ketertiban menjelang Pemilu 2014. Presiden mengatakan telah menerima laporan dari Kepala Polri Jenderal (Pol) Sutarman.

"Saya dapat laporan dari Kapolri, ada elemen-elemen yang merancang gangguan keamanan dan ketertiban di tempat-tempat tertentu. Sudah diikuti dan Insya Allah bisa dicegah. Ini mungkin seolah-olah berkaitan dengan pemilu, padahal tidak," kata Presiden saat jumpa pers di Bandara Halim Perdanakusuma, Kamis (12/12/2013), Jakarta, sebelum melakukan kunjungan kerja ke Jepang.

Presiden menilai wajar menghangatnya situasi politik menjelang Pemilu 2014. Namun, Presiden menyerukan kepada para elite parpol dan seluruh politisi untuk tetap menahan diri selama kampanye. "Ada batas kepatutan dalam kampanye pemilu agar rakyat tidak jadi korban. Saya senang selama ini kolega-kolega saya para elite dan politisi pada saatnya mampu menjaga keteduhan pelaksanaan kampanye," kata Presiden.

"Namun, tidak mustahil ada pihak-pihak tertentu dengan motif tertentu yang tidak baik. Solusinya, di samping masyarakat luas tetap waspada, jajaran pemerintah, terutama aparat keamanan dan penegak hukum, harus berkerja ekstra. Boleh politiknya menghangat, tapi keamanan ketertiban masyarakat dapat kita jaga," pungkas Presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ahli Sebut Tol MBZ Masih Sesuai Standar, tapi Bikin Pengendara Tak Nyaman

Ahli Sebut Tol MBZ Masih Sesuai Standar, tapi Bikin Pengendara Tak Nyaman

Nasional
Ahli Yakin Tol MBZ Tak Akan Roboh Meski Kualitas Materialnya Dikurangi

Ahli Yakin Tol MBZ Tak Akan Roboh Meski Kualitas Materialnya Dikurangi

Nasional
Tol MBZ Diyakini Aman Dilintasi Meski Spek Material Dipangkas

Tol MBZ Diyakini Aman Dilintasi Meski Spek Material Dipangkas

Nasional
Jet Tempur F-16 Kedelepan TNI AU Selesai Dimodernisasi, Langsung Perkuat Lanud Iswahjudi

Jet Tempur F-16 Kedelepan TNI AU Selesai Dimodernisasi, Langsung Perkuat Lanud Iswahjudi

Nasional
Kemensos Siapkan Bansos Adaptif untuk Korban Bencana Banjir di Sumbar

Kemensos Siapkan Bansos Adaptif untuk Korban Bencana Banjir di Sumbar

Nasional
Ahli Sebut Proyek Tol MBZ Janggal, Beton Diganti Baja Tanpa Pertimbangan

Ahli Sebut Proyek Tol MBZ Janggal, Beton Diganti Baja Tanpa Pertimbangan

Nasional
Jokowi Kembali ke Jakarta Usai Kunjungi Korban Banjir di Sumbar

Jokowi Kembali ke Jakarta Usai Kunjungi Korban Banjir di Sumbar

Nasional
26 Tahun Reformasi, Aktivis 98: Kami Masih Ada dan Akan Terus Melawan

26 Tahun Reformasi, Aktivis 98: Kami Masih Ada dan Akan Terus Melawan

Nasional
Dewas KPK Sudah Cetak Putusan Etik Ghufron, tapi Tunda Pembacaannya

Dewas KPK Sudah Cetak Putusan Etik Ghufron, tapi Tunda Pembacaannya

Nasional
Anggota Komisi VIII Kritik Kemensos karena Tak Hadir Rapat Penanganan Bencana di Sumbar

Anggota Komisi VIII Kritik Kemensos karena Tak Hadir Rapat Penanganan Bencana di Sumbar

Nasional
PAN Tak Mau Ada Partai Baru Dukung Prabowo Langsung Dapat 3 Menteri

PAN Tak Mau Ada Partai Baru Dukung Prabowo Langsung Dapat 3 Menteri

Nasional
Ahli Sebut Keawetan dan Usia Tol MBZ Berkurang karena Spesifikasi Material Diubah

Ahli Sebut Keawetan dan Usia Tol MBZ Berkurang karena Spesifikasi Material Diubah

Nasional
PKB Siapkan Ida Fauziyah Jadi Kandidat Cagub Jakarta, Bukan Anies

PKB Siapkan Ida Fauziyah Jadi Kandidat Cagub Jakarta, Bukan Anies

Nasional
PKB Akui Pertimbangkan Airin Jadi Bacagub di Pilkada Banten 2024

PKB Akui Pertimbangkan Airin Jadi Bacagub di Pilkada Banten 2024

Nasional
Bantah Dapat Jatah 4 Menteri dari Prabowo, PAN: Jangan Tanggung-tanggung, 6 Lebih Masuk Akal

Bantah Dapat Jatah 4 Menteri dari Prabowo, PAN: Jangan Tanggung-tanggung, 6 Lebih Masuk Akal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com