Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bertemu, PDI-P dan Nasdem Jajaki Koalisi?

Kompas.com - 21/11/2013, 16:58 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
— Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengadakan pertemuan di kantor DPP PDI-P, Jakarta, Kamis (21/11/2013). Pertemuan yang digelar secara tertutup tersebut dihadiri para petinggi kedua partai.

Apakah pertemuan tersebut menjadi pertanda bagi kedua partai untuk menjalin koalisi dalam Pemilu 2014? Saat menggelar jumpa pers seusai pertemuan, Sekjen PDI-P Tjahjo Kumolo mengatakan, pertemuan tersebut bukanlah yang pertama.

Terkait pertemuan tersebut, ia menuturkan, dirinya tidak bisa menyampaikan seluruh isi pertemuan kepada publik. "Ada beberapa hal yang tidak bisa disampaikan karena rahasia," katanya.

Terkait dengan koalisi antara kedua partai, Tjahjo memilih enggan berkomentar banyak tentang peluang tersebut. Ia pun mengatakan bahwa jawaban tersebut lebih cocok ditanyakan kepada Megawati atau Surya Paloh. Selain itu, ia menilai partainya juga masih menunggu hasil pemilu legislatif yang digelar tahun depan. Tjahjo juga enggan mengomentari terkait rencana koalisi ke depan antara kedua partai.

Saat disinggung soal apakah isi pembicaraan menyinggung kemungkinan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menjadi calon presiden, Tjahjo tidak menjawabnya. Ia menilai pertemuan antara PDI-P dan Nasdem baik bagi kedua partai.

Dalam kesempatan yang sama, Sekjen Partai Nasdem Rio Capella mengatakan, pertemuan tersebut merupakan lanjutan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Pertemuan kali ini adalah salah satu pertemuan puncak karena mempertemukan ketua umum masing-masing partai.

Rio juga lebih memilih bungkam terkait kemungkinan koalisi antara kedua partai. Ia menilai pertemuan tersebut hanya membahas persoalan yang berkaitan dengan isu-isu kebangsaan, seperti isu Daftar Pemilih Tetap (DPT), keberadaan Lembaga Sandi Negara dalam pemilu, kredibilitas Mahkamah Konstitusi, serta isu yang gencar belakangan ini terkait penyadapan yang dilakukan Australia terhadap Presiden SBY dan sejumlah pejabat negara.

"Jadi ini tentu berkaitan dengan kepentingan bangsa dan negara," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com