Disadap, SBY Diminta Tiru Ketegasan Bung Karno

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo menilai, sudah saatnya Indonesia bersikap tegas atas isu penyadapan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah pejabat lain oleh Pemerintah Australia. Presiden SBY, katanya, bisa mencontoh ketegasan yang ditunjukkan Presiden pertama RI Soekarno.

“Perlu ada sikap politik dari Indonesia, seperti Bung Karno yang mengambil sikap keluar dari PBB,” ujar Tjahjo di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2013).

Tjahjo menilai, sudah sewajarnya Amerika Serikat dan Australia diberikan peringatan oleh negara-negara lain.

Secara terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf mempertanyakan kebenaran penyadapan Australia kepada SBY. “Saya belum tahu kebenaran berita ini. Apalagi telepon pribadi Presiden. Saya rasa harus mendengar dari BIN (Badan Intelijen Negara) dulu,” ujarnya.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat lainnya, Max Sopacua, juga meminta agar Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa segera meminta klarifikasi kepada Duta Besar Australia untuk Indonesia. Berita penyadapan itu, sebut Max, harus dipastikan kebenarannya.

Seperti diberitakan, laporan sejumlah media asing, badan mata-mata Australia telah berusaha menyadap telepon Presiden SBY, Ani Yudhoyono istrinya, dan sejumlah menteri dalam kabinet SBY.

Sejumlah dokumen rahasia yang dibocorkan whistleblower asal AS, Edward Snowden, yang berada di tangan Australian Broadcasting Corporation (ABC) dan harian Inggris The Guardian, menyebut nama Presiden SBY dan sembilan orang di lingkaran dalamnya sebagai target penyadapan pihak Australia.

Dokumen-dokumen itu menunjukkan bahwa badan intelijen elektronik Australia, Defence Signals Directorate, melacak kegiatan Yudhoyono melalui telepon genggamnya selama 15 hari pada Agustus 2009, saat Kevin Rudd dari Partai Buruh menjadi Perdana Menteri Australia.

Daftar target penyadapan juga mencakup Wakil Presiden Boediono, yang pekan lalu berada di Australia, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, juru bicara Presiden untuk urusan luar negeri, Menteri Pertahanan, dan Menteri Komunikasi dan Informatika.