Verifikasi Pemilih, Kemendagri Kerahkan Petugas Kelurahan dan Dinas Dukcapil

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan verifikasi pemilih sebelum memberikan nomor induk kependudukan (NIK) pada data pemilih. Dalam verifikasi itu, Kemendagri mengerahkan petugas kelurahan serta dinas kependudukan dan catatan sipil (dukcapil) untuk mengecek pemilih di lapangan.

"Internal kami harus mengecek ke lapangan dulu. Petugas kelurahan dengan dinas dan panitia pemungutan suara (PPS) bergerak dan bekerja sama-sama. Itu sudah mulai beberapa hari yang lalu," ujar Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di Gedung Kemendagri di Jakarta, Jumat (8/11/2013).

Gamawan mengatakan, para petugas tersebut melakukan verifikasi ke lapangan berbekal nama berdasarkan data versi KPU dan Kemendagri. Pihaknya harus memastikan bahwa pemilih yang ada dalam daftar pemilih tetap (DPT), tetapi tidak memiliki NIK benar-benar ada.

Gamawan menambahkan, pihaknya khawatir pemilih yang bersangkutan sebenarnya telah memiliki NIK. "Nanti kami pastikan apakah sudah ada atau belum (NIK)," katanya.

Seperti diberitakan, KPU telah menetapkan DPT sebanyak 186,6 juta pemilih pada Senin (4/11/2013). Dari angka tersebut, terdapat 10,4 juta pemilih yang datanya tidak dilengkapi NIK. Menurut KPU, pemilih yang tidak ber-NIK tinggal sekitar 7 juta orang. KPU meminta Kemendagri untuk memberikan dan menerbitkan NIK.