Anas Senang SBY Kritik Politik Dinasti

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengaku senang saat mendengar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menentang terjadinya dinasti politik. Anas mengaku setuju dan mendukung pernyataan presiden yang dilontarkan seminggu lalu tersebut.

"Saya senang sekali Presiden bicara seperti itu," kata Anas dalam diskusi bertajuk Dinasti versus Meritokrasi Politik di kantor Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI), Jakarta, Jumat (18/10/2013).

Dengan pernyataannya tersebut, Anas menilai bahwa SBY menginginkan sistem meritokrasi atau sistem politik yang memberikan penghargaan lebih kepada mereka yang berprestasi atau berkemampuan menjadi lebih besar, baik di pusat maupun di daerah. Dengan demikian, proses meritokrasi dapat menyebar luas dan berkembang. Sistem perekrutan akan dinilai melalui kemampuan, kecakapan, dan prestasi.

"Jadi bukan masalah anak siapa, keluarganya siapa," kata Anas.

Karena dianggap memiliki satu visi dan misi dengan PPI, Anas bahkan mengajak SBY untuk bergabung dengan ormasnya tersebut. Dengan begitu, SBY dan PPI dapat membangun meritokrasi bersama.

"Jadi sepertinya SBY ini gabung saja ke PPI, sepertinya cocok," ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya , meski dalam UUD 1945 atau UU tidak ada pembatasan seseorang untuk mengisi posisi pemerintahan, tetapi, menurut Presiden, perlu ada batas kepatutan. Presiden berharap masyarakat bisa mencegah terjadinya dinasti kekuasaan. Kekuasaan politik jika menyatu dengan kepentingan atau bisnis, kata Presiden, bisa membawa hal yang tidak baik. Terlebih lagi, pada otonomi daerah, kekuasaan kepala daerah sangat besar.