Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sutarman Jamin Netralitas Polri di Pemilu 2014

Kompas.com - 17/10/2013, 11:49 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Calon tunggal Kapolri, Komisaris Jenderal Sutarman, mengatakan dirinya berkomitmen menjaga dan menjamin netralitas Polri dalam pelaksanaan Pemilu 2014. Isu netralitas Polri ini sempat dipertanyakan sejumlah anggota dewan sebelum pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan Sutarman, Kamis (17/10/2013).

"Saya berkomitmen untuk menjamin dan menjaga netralitas polri dalam pelaksanaan Pemilu 2014," ucap Sutarman.

Sutarman memaparkan 12 program prioritas jika nantinya terpilih sebagai Kapolri. Salah satu program prioriras itu adalah pengamanan Pemilu 2014. Program itu berada di peringkat teratas dari 12 program yang ada.

"Pengamanan pemilu 2014 yang diwujudkan melalui pemantapan situasi kamtibmas yang kondusif dan jamin netralitas anggota Polri dengan tidak memihak dan tidak terlibat politik praktis," ucap Sutarman.

Selain itu, Sutarman berjanji akan melakukan penguatan kerja sama lintas kementerian/lembaga serta lembaga penegak hukum dan komponen masyarakat dalam menciptakan situasi keamanan, ketertiban masyarakat yang kondusif jelang Pemilu 2014. Selain persoalan pemilu, di dalam 12 program prioritas yang ada, Sutarman menyoroti masalah pengungkapan kasus korupsi, penanggulangan terorisme, penguatan integritas seluruh personil.

Untuk kasus korupsi, Sutarman menuturkan Polri akan meningkatkan sinergi dengan KPK dan Kejaksaan. Sementara untuk kasus terorisme, Sutarman berjanji mengungkap kasus penembakan polisi. Ia menambahkan dalam 12 program prioritas itu juga perlu adanya penguatan deteksi dini, meningkatkan pengungkapan kasus kejahatan konvensional (premanisme, judi, dan kejahatan dengan kekerasan), kejahatan lintas negara (perdagangan manusia, dan cyber crime), serta kejatan yang merugikan kekayaan negara (illegal loging, illegal fishing, dan illegal mining).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Adam Deni Dituntut 1 Tahun Penjara dalam Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Ahmad Sahroni

Adam Deni Dituntut 1 Tahun Penjara dalam Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Ahmad Sahroni

Nasional
Polri Ungkap Peran 2 WN Nigeria dalam Kasus Penipuan Berkedok 'E-mail' Bisnis

Polri Ungkap Peran 2 WN Nigeria dalam Kasus Penipuan Berkedok "E-mail" Bisnis

Nasional
Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Nasional
Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat 'Nyantol'

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat "Nyantol"

Nasional
Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok 'E-mail' Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok "E-mail" Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Nasional
Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Nasional
Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Nasional
Rayakan Ulang Tahun Ke-55, Anies Gelar 'Open House'

Rayakan Ulang Tahun Ke-55, Anies Gelar "Open House"

Nasional
KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com