Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 01/10/2013, 19:01 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Langkah politisi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, untuk menjadi Ketua Komisi III DPR masih terkatung-katung. Lobi yang dilakukan Fraksi Partai Demokrat ke fraksi-fraksi yang menolak Ruhut pun belum menemukan titik temu.

"Kami memang awalnya berharap dapat dukungan bulat. Tapi sejauh ini, ada beberapa yang meminta Partai Demokrat mengusung nama lain (bukan Ruhut)," ujar Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf dalam jumpa pers di Kompleks Parlemen, Selasa (1/10/2013).

Nurhayati tidak menyebutkan fraksi-fraksi yang masih menolak. Namun, dalam pelantikan Ruhut yang rencananya dilakukan pada Selasa (24/9/2013), setidaknya ada lima fraksi di Komisi III DPR yang menolak, yakni Fraksi Partai Hanura, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Tak hanya penolakan, Nurhayati menuturkan bahwa dari hasil komunikasinya dengan fraksi lain, ada juga yang menyerahkan sepenuhnya kepada Partai Demokrat, terhadap siapa pun yang mereka tunjuk.

"Semua pendapat dari fraksi-fraksi ini akan kami laporkan kepada DPP nanti malam," ujar Nurhayati.

KOMPAS IMAGES/BANAR FIL ARDHI Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul di sela melakukan perawatan rambut di Plaza Senayan, Jakarta, Selasa (3/5/2011). Selain sebagai pengacara ia juga menjabat sebagai Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Informasi.

Ia menegaskan, di dalam laporan itu, Fraksi Partai Demokrat tidak akan mengajukan nama baru. Fraksi, kata Nurhayati, menyerahkan keputusan calon yang ditunjuk sebagai Ketua Komisi III DPR kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat.

"Apabila fraksi diminta memberikan nama, baru kami berikan. Tapi sejauh ini belum ada. Kami tunggu apa kata DPP nanti malam," ucap Nurhayati.

Lebih lanjut, Nurhayati menuturkan bahwa Fraksi Partai Demokrat sudah menyiapkan sejumlah strategi untuk menghadapi penolakan terhadap Ruhut di Komisi III DPR. Namun, anggota Komisi VIII DPR ini merahasiakan strategi itu. Sebelumnya, pada Selasa (24/9/2013) lalu, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso memutuskan bahwa pelantikan Ruhut Sitompul sebagai Ketua Komisi III ditunda selama satu minggu.

Keputusan ini diambil setelah Priyo memimpin lobi fraksi di Komisi III setelah rapat pleno tak dapat mencapai musyawarah mufakat. Priyo mengatakan, selanjutnya ia memberi kesempatan kepada Fraksi Partai Demokrat untuk kaji ulang putusannya yang menunjuk Ruhut Sitompul menjadi Ketua Komisi III menggantikan Gede Pasek Suardika. Dengan ditundanya pelantikan Ruhut, secara otomatis Pasek masih sah menjadi Ketua Komisi III.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dian Andriani Ratna Dewi Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen di TNI AD

Dian Andriani Ratna Dewi Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen di TNI AD

Nasional
Indonesia Kutuk Perusakan Bantuan untuk Palestina oleh Warga Sipil Israel

Indonesia Kutuk Perusakan Bantuan untuk Palestina oleh Warga Sipil Israel

Nasional
Tanggapi Polemik RUU Penyiaran, Gus Imin: Mosok Jurnalisme Hanya Boleh Kutip Omongan Jubir

Tanggapi Polemik RUU Penyiaran, Gus Imin: Mosok Jurnalisme Hanya Boleh Kutip Omongan Jubir

Nasional
KPK Sita Rumah Mewah SYL Seharga Rp 4,5 M di Makassar

KPK Sita Rumah Mewah SYL Seharga Rp 4,5 M di Makassar

Nasional
Sedih Wakil Tersandung Kasus Etik, Ketua KPK: Bukannya Tunjukkan Kerja Pemberantasan Korupsi

Sedih Wakil Tersandung Kasus Etik, Ketua KPK: Bukannya Tunjukkan Kerja Pemberantasan Korupsi

Nasional
Profil Indira Chunda Thita Syahrul, Anak SYL yang Biaya Kecantikan sampai Mobilnya Disebut Ditanggung Kementan

Profil Indira Chunda Thita Syahrul, Anak SYL yang Biaya Kecantikan sampai Mobilnya Disebut Ditanggung Kementan

Nasional
Cak Imin: Larang Investigasi dalam RUU Penyiaran Kebiri Kapasitas Premium Pers

Cak Imin: Larang Investigasi dalam RUU Penyiaran Kebiri Kapasitas Premium Pers

Nasional
Mantan Pegawai Jadi Tersangka, Bea Cukai Dukung Penyelesaian Kasus Impor Gula Ilegal

Mantan Pegawai Jadi Tersangka, Bea Cukai Dukung Penyelesaian Kasus Impor Gula Ilegal

Nasional
Temui Jokowi, GP Ansor Beri Undangan Pelantikan Pengurus dan Bahas Isu Kepemudaan

Temui Jokowi, GP Ansor Beri Undangan Pelantikan Pengurus dan Bahas Isu Kepemudaan

Nasional
Grace Natalie dan Juri Ardiantoro Akan Jalankan Tugas Khusus dari Jokowi

Grace Natalie dan Juri Ardiantoro Akan Jalankan Tugas Khusus dari Jokowi

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, Jusuf Kalla Tiba di Pengadilan Tipikor

Jadi Saksi Karen Agustiawan, Jusuf Kalla Tiba di Pengadilan Tipikor

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Sita 66 Rekening, 187 Tanah, 16 Mobil, dan 1 SPBU

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Sita 66 Rekening, 187 Tanah, 16 Mobil, dan 1 SPBU

Nasional
Mengganggu Pemerintahan

Mengganggu Pemerintahan

Nasional
Daftar Aliran Uang Kementan kepada 2 Anak SYL, Capai Miliaran Rupiah?

Daftar Aliran Uang Kementan kepada 2 Anak SYL, Capai Miliaran Rupiah?

Nasional
Jokowi Rapat Bahas Aksesi OECD dengan Menko Airlangga dan Sri Mulyani

Jokowi Rapat Bahas Aksesi OECD dengan Menko Airlangga dan Sri Mulyani

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com