Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerasan oleh Oknum Polisi Harus Diusut Tuntas

Kompas.com - 17/09/2013, 08:17 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Institusi kepolisian diminta serius dalam menangani kasus pemerasan yang diduga dilakukan oleh oknum kepolisian berpangkat perwira menengah di Kepolisian Resor Kota Besar Medan, Sumatera Utara. Jika tidak, kekhawatiran munculnya kasus serupa pada kemudian hari akan membawa preseden buruk bagi institusi kepolisian.

"Propam Polri harus segera turun ke Medan dan mengusut kasus itu secara tuntas," kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane kepada Kompas.com, Selasa (17/9/2013).

Neta mengatakan, mereka yang diduga terlibat dalam kasus tersebut harus diusut tuntas. Hal itu untuk menghindari upaya perlindungan terhadap sejumlah petinggi polisi yang diduga terlibat.

Bahkan, menurutnya, jika diperlukan, oknum polisi yang diduga terlibat bisa dinonaktifkan untuk sementara. Neta mengungkapkan, kasus seperti ini bukan yang pertama kali terjadi. Ia berharap, dengan adanya laporan masyarakat, Propam dapat serius mengusutnya. Pasalnya, apa yang telah dilakukan para oknum tersebut telah melanggar instruksi Kapolri yang memerintahkan anggotanya untuk tidak melakukan pemerasan.

"Kasus ini harus segera disidik oleh Tipikor untuk kemudian segera dilimpahkan ke kejaksaan," ujarnya.

Sebelumnya, Anton Medan melaporkan seorang polisi di Mapolrestabes Medan ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri. Polisi tersebut dilaporkan karena diduga melakukan kasus pemerasan terhadap salah satu anggota keluarganya sebesar Rp 10 miliar. 

"Saya melaporkan Kasatserse Polrestabes Medan berinisial JC lantaran suami keponakan saya mau diperas Rp 10 miliar," kata Anton, kepada wartawan, di Kantor Sentra Pelayanan Propam Polri, Senin (16/9/2013).

Sementara itu, anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Edi Hasibuan, meminta agar Mapolrestabes Medan dapat berkoordinasi dengan Propam Polri dalam menyelesaikan kasus tersebut. Bahkan, jika diperlukan, Mapolresta Medan seharusnya dapat lebih aktif dalam menangani laporan itu.

"Kompolnas akan meminta penjelasan dari Kapolda Sumut soal ini. Kalau benar seperti yang diadukan Anton, tentu hal itu sangat tidak dibenarkan," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Putusan MA Miliki Modus Sama dengan Putusan MK, Kali Ini Karpet Merah untuk Kaesang?

Putusan MA Miliki Modus Sama dengan Putusan MK, Kali Ini Karpet Merah untuk Kaesang?

Nasional
Perludem: Putusan MA Keliru, Mencampur Aduk Syarat Calon dan Calon Terpilih

Perludem: Putusan MA Keliru, Mencampur Aduk Syarat Calon dan Calon Terpilih

Nasional
Pemerintah Arab Saudi Perketat Jalur Masuk Mekkah, Antisipasi Jemaah Haji Ilegal

Pemerintah Arab Saudi Perketat Jalur Masuk Mekkah, Antisipasi Jemaah Haji Ilegal

Nasional
Bawaslu Minta Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Tertib Cuti

Bawaslu Minta Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Tertib Cuti

Nasional
Soroti Politik Uang di Pilkada, Bawaslu: saat Patroli Tiarap, Begitu Ditinggal Marak Lagi

Soroti Politik Uang di Pilkada, Bawaslu: saat Patroli Tiarap, Begitu Ditinggal Marak Lagi

Nasional
Polri Anggap Kasus Penguntitan Jampidsus Sudah Selesai

Polri Anggap Kasus Penguntitan Jampidsus Sudah Selesai

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kaesang Bisa Maju Usai MA Ubah Aturan Batas Usia Calon Gubernur | Panglima TNI Diminta Tarik Pasukan dari Kejagung

[POPULER NASIONAL] Kaesang Bisa Maju Usai MA Ubah Aturan Batas Usia Calon Gubernur | Panglima TNI Diminta Tarik Pasukan dari Kejagung

Nasional
Tanggal 3 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tak Mau Buru-buru Bersikap soal Putusan MA, Demokrat: Kita Pelajari Dulu

Tak Mau Buru-buru Bersikap soal Putusan MA, Demokrat: Kita Pelajari Dulu

Nasional
Saksi Sebut Ada Penebalan Jalan di Tol MBZ Saat Akan Uji Beban

Saksi Sebut Ada Penebalan Jalan di Tol MBZ Saat Akan Uji Beban

Nasional
2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Terancam Penjara 6 Bulan dan Dilarang Masuk Arab Saudi 1 Dekade

2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Terancam Penjara 6 Bulan dan Dilarang Masuk Arab Saudi 1 Dekade

Nasional
2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Akan Diproses Hukum di Arab Saudi

2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Akan Diproses Hukum di Arab Saudi

Nasional
Kolaborasi Kemenaker dan BKKBN Dorong Penyediaan Fasilitas KB di Lingkungan Kerja

Kolaborasi Kemenaker dan BKKBN Dorong Penyediaan Fasilitas KB di Lingkungan Kerja

Nasional
Gerindra Kantongi Nama untuk Pilkada Jakarta, Sudah Disepakati Koalisi Indonesia Maju

Gerindra Kantongi Nama untuk Pilkada Jakarta, Sudah Disepakati Koalisi Indonesia Maju

Nasional
Budi Djiwandono Nyatakan Tak Maju Pilkada Jakarta, Ditugaskan Prabowo Tetap di DPR

Budi Djiwandono Nyatakan Tak Maju Pilkada Jakarta, Ditugaskan Prabowo Tetap di DPR

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com