Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bahas Pemindahan Ibu Kota, Pemerintah Bentuk Tim Kecil

Kompas.com - 10/09/2013, 14:02 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com —
Pemerintah telah membentuk tim kecil untuk membahas pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta seperti yang diinginkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hanya, tim kecil itu sifatnya informal.

"Telah ada suatu tim kecil secara informal yang bekerja untuk menimbang dari berbagai aspek jika sampai kepada putusan pemindahan ibu kota dari Jakarta," kata Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/9/2013).

RODERICK ADRIAN MOZES Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) berbincang dengan Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha


Julian enggan menjelaskan lebih jauh siapa saja anggota tim kecil tersebut lantaran sifatnya informal. Jika diketahui siapa saja yang terlibat, kata dia, tim tidak akan fokus bekerja. Hanya, ia memastikan bahwa mereka akan mencari solusi terbaik dengan tidak membuat masalah baru.

"Pertimbangannya harus komprehensif, menyeluruh. Tidak mungkin kita bicara (pemindahan ibu kota) karena ada suatu hal, banjir misalnya, kemudian kita mau pindah ke tempat lain. Tempat lain mungkin bebas banjir, tapi belum tentu bebas dari masalah-masalah yang lain," ucap Julian.

Seperti diberitakan, Presiden SBY kembali membuka wacana pemindahan ibu kota pemerintahan dari Jakarta setelah melawat ke Kazakhstan. SBY mengaku telah lama memikirkan wacana ini dengan merujuk beberapa negara yang telah lebih dulu sukses memindahkan ibu kota, salah satunya Kazakhstan.

Menurut SBY, pemindahan ibu kota akan menimbulkan dampak positif maupun negatif bagi Indonesia. Jika Indonesia memiliki kota pusat pemerintahan yang baru, SBY yakin kondisi Jakarta akan jauh lebih baik. Meski ibu kota pindah, Jakarta akan tetap berfungsi sebagai pusat ekonomi dan perdagangan.

Wacana pemindahan ibu kota dari Jakarta sudah lama muncul. Proklamator dan Presiden pertama Indonesia, Soekarno, pernah melontarkannya. Bahkan, Soekarno disebut ingin agar pusat pemerintahan berada di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com