Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 09/09/2013, 18:39 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Jenderal (Purn) TNI Pramono Edhie Wibowo mengakui bahwa ia didukung oleh keluarga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk maju sebagai calon presiden 2014 melalui Konvensi Capres Partai Demokrat. Hanya, menurut Pramono, dukungan itu hanya sebagai dukungan keluarga.

"Kalau saya bilang enggak didukung (keluarga SBY), bohong. Kalau enggak didukung, yah enggak boleh ikut (konvensi). Andai ada saudara Anda yang maju sebagai calon bupati, didukung enggak? Sebagai saudara pasti dukung," kata Pramono saat berbincang-bincang dengan media di Jakarta, Senin (9/9/2013).

Pramono mengatakan, ia memang diminta SBY ikut konvensi. Hanya, kata dia, sebagai Ketua Umum DPP dan Ketua Majelis Tinggi Demokrat, SBY tetap akan berada pada posisi yang seharusnya.

Ke depan, selain mengampanyekan diri sebagai capres, Pramono mengaku ingin mengajak semua kader Demokrat untuk bekerja keras menghadapi Pemilu Legislatif 2014. Sebab, bakal capres hasil konvensi akan sulit didaftarkan ke KPU jika hasil pileg Demokrat tidak mencukupi syarat.

Seperti diberitakan, pasca-memutuskan ikut dalam Konvensi Capres Demokrat, berbagai pihak mengaitkan Pramono sebagai adik ipar SBY. Sorotan miring pun diarahkan ke Pramono. Salah satunya, dengan jabatan Ketua Majelis Tinggi, SBY bakal memilih Pramono sebagai capres.

Sebaliknya, Komite Konvensi memastikan semua peserta diperlakukan sama. Nantinya, penetapan capres terpilih dilakukan berdasarkan hasil survei oleh tiga lembaga survei yang dianggap kredibel.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com