Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Pencapresan Jokowi, PDI-P Tak Bisa Lawan Kemauan Rakyat

Kompas.com - 05/09/2013, 21:00 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Maruarar Sirait menganggap sulit membendung pencalonan Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden periode 2014-2019 bila hal itu merupakan representasi dari kemauan masyarakat. Hal ini dilontarkan Maruarar untuk menanggapi Partai Gerindra yang melarang Jokowi maju sebagai capres. 

Ia menjelaskan, apapun keputusan finalnya nanti, yang terpenting adalah Jokowi dan PDI Perjuangan mampu bertanggungjawab atas keputusan tersebut. Ia juga mengatakan, 2014 adalah waktu bagi PDI Perjuangan untuk berhenti sebagai oposisi dengan cara memenangkan Pemilihan Umum Presiden.

"Kalau rakyat punya kemauan tidak bisa dilawan. Yang penting dia (Jokowi) bisa membuktikan kinerjanya," kata Anggota Komisi XI DPR ini, saat dijumpai di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (5/9/2013).

Maruarar enggan berkomentar lebih jauh menanggapi pernyataan Gerindra. Menurutnya, semua partai memiliki ideologi, strategi, dan kebijakannya masing-masing. "Kita menghormati pandangan publik, semua partai punya caranya masing-masing," tandasnya.

Janji Jokowi dan PDI-P

Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani mengkritisi wacana pencalonan Jokowi sebagai Presiden. Menurutnya, Gubernur DKI Jakarta itu masih memiliki utang untuk menyelesaikan peliknya masalah Ibu Kota.

"Kami hanya ingin mengingatkan Jokowi pernah janji kepada kami dan rakyat Jakarta untuk berkonsentrasi mengurus Jakarta," kata Muzani. 

Ia juga mengingatkan, PDI Perjuangan pernah berjanji untuk mendukung Gerindra di 2014 sebagai kompensasi dukungan Prabowo ke Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pada 2009 lalu.

Ketua Fraksi Gerindra ini menegaskan, kritik itu ia sampaikan bukan karena khawatir dengan elektabilitas Jokowi yang terus meroket sebagai capres mendatang. Apapun risikonya, kata Muzani, ia akan terus mengingatkan Jokowi dan PDI Perjuangan mengenai janji mereka.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Nasional
Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Nasional
Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Nasional
Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Nasional
Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

BrandzView
Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Nasional
KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

Nasional
Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Nasional
Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com