Polri Sebenarnya Dapat Menyidik Korupsi Besar

JAKARTA, KOMPAS.com — Penyidik tindak pidana korupsi Badan Reserse Kriminal Polri sebenarnya dapat menyidik kasus dugaan korupsi besar. Apalagi, anggaran Polri untuk penyidikan kasus dugaan korupsi sudah ditingkatkan. Selain itu, Polri sebagai institusi penegak hukum juga memiliki kemampuan dan pengalaman yang jauh lebih banyak.

Namun, Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo, Selasa (3/9), mengungkapkan, dari kualitas, kasus dugaan korupsi yang besar masih kurang ditangani. Namun, dari sisi jumlah, jajaran Polri, termasuk Bareskrim, sudah memenuhi target penindakan kasus dugaan tindak pidana korupsi.

Kemampuan dan pengalaman Polri dalam menangani kasus korupsi disampaikan Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Oegroseno di sela-sela acara apel kepala satuan wilayah di Jakarta, Senin.

”Meskipun saya Wakapolri, saya juga bagian dari masyarakat. Saya berharap (Bareskrim Polri) mengungkap (kasus korupsi) yang besar. Kami (Polri) lebih tua usianya dari KPK. Seharusnya bisa,” kata Oegroseno saat ditanya apakah Bareskrim Polri dapat diharapkan mengusut kasus korupsi yang besar.

Dia mengakui anggaran Polri untuk penyidikan kasus dugaan korupsi di Polri sudah ditingkatkan. ”Kalau anggaran sudah besar, dapatnya harus ikan paus dong. Kalau dapatnya ikan teri, kan sayang,” katanya.

Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Nasser, pernah mengatakan, tahun 2013 belum ada kasus korupsi besar yang ditangani Polri meskipun anggaran sudah ditingkatkan.

Anggota Kompolnas lainnya, Edi Saputra Hasibuan, menjelaskan, tahun 2013, anggaran penyidikan tindak pidana korupsi di Polri meningkat. Anggaran penanganan tindak pidana korupsi di Polri tahun 2013 sebesar Rp 190,5 miliar. Itu berarti biaya penanganan kasus Rp 208 juta per kasus. ”Tahun-tahun sebelumnya, biaya penanganan kasus sekitar Rp 30 juta per kasus,” kata Edi.

Dalam upaya pengawasan harta dan kekayaan anggota Polri, menurut Oegroseno, pengamanan internal Polri seharusnya bisa menyentuh pengawasan harta dan kekayaan anggota Polri. Misalnya, ada anggota polisi berpangkat Ajun Komisaris mengendarai Land Cruiser. ”Dari mana itu? Apakah dia punya showroom? Kalau showroom, duitnya dari mana? Telusuri karena moral itu nomor satu di samping profesionalisme,” kata Oegroseno. (FER)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.