Koalisi Pendidikan: Perawan atau Tidak Perawan Berhak Sekolah!

"Siapa pun itu, mau perawan atau tidak perawan, cacat atau tidak cacat, mayoritas atau minoritas. Semua punya hak untuk mendapatkan pendidikan," kata Lody, di Jakarta, Rabu (21/8/2013).

Ia mengatakan, para pejabat memiliki cara berpikir yang keliru dalam memandang sekolah. Cara berpikir yang keliru tersebut, kata dia, bahwa orang yang masuk sekolah harus suci, sempurna, dan tak berdosa. Hal ini dianggapnya bertentangan dengan fungsi ideal sekolah.

"Sekolah itu tempat orang belajar. Tempat orang yang belum tahu, belum sempurna," ujarnya.

Merujuk pada konsep pendidikan berbasis hak, Lody mengatakan, salah satu prinsip pendidikan adalah aksesabilitas. Menurutnya, aksesabilitas tersebut harus dibuka seluas mungkin tanpa diskriminasi. Tes keperawanan tersebut membatasi akses bagi perempuan. Menurut Lody, persoalan keperawanan tidak hanya menyangkut perempuan, tetapi juga laki-laki.

"Perempuannya dibatasi aksesnya, kok laki-lakinya enggak?" katanya.

Dalam kesempatan yang sama, aktivis perempuan Tunggal Prawatri mempertanyakan tujuan dari tes keperawanan di dunia pendidikan. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak berguna dan hanya akan menghabiskan anggaran.

"Anggaran pendidikan kan tujuannya meningkatkan mutu pendidikan. Apa gunanya tes ini? Malah mendiskriminasi perempuan," kata Tunggal.

Seperti diberitakan, Dinas Pendidikan Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, merencanakan tes keperawanan kepada para siswi SMA di Prabumulih. Tes tersebut sebagai respons terhadap maraknya kasus siswi sekolah yang berbuat mesum, bahkan diduga melakukan praktik prostitusi.

"Kami tengah merencanakan ada tes keperawanan untuk siswi SMA sederajat. Dana tes itu kami ajukan untuk APBD 2014," kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Prabumulih HM Rasyid, Senin (19/8/2013).