Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS: Jangan Diam, SBY Harus Bantu Mesir!

Kompas.com - 15/08/2013, 12:08 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Mahfudz Siddiq mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk segera merespons konflik berdarah yang terjadi di Mesir. Ia mengatakan, Presiden SBY tidak boleh diam. Sebagai negara Muslim terbesar di dunia, kata Mahfudz, Indonesia harus ambil peranan konkret.

"Jangan diam. Presiden SBY harus di baris depan menyikapi masalah ini," ujar Mahfudz dalam siaran pers yang diterima Kamis (15/8/2013).

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera itu mengatakan, jika Pemerintah Indonesia tidak bersikap tegas terhadap dinamika di Mesir, menurutnya, itu sama saja memberikan dukungan terhadap kudeta rezim militer yang menjungkirbalikkan hasil pemilu demokratis Mesir.

"Dan Bali Democracy Forum yang digagas Indonesia selama ini hanyalah etalase mewah untuk panggung retorika para kepala negara. Indonesia sebagai negara Muslim demokratis terbesar di dunia sangat ditunggu sikap dan peran konkretnya saat ini," kata Mahfudz.

Lebih lanjut, Mahfudz mengatakan, pembantaian brutal terhadap rakyat sipil Mesir oleh pihak militer dan penguasa harus dikutuk oleh dunia. Aksi tersebut adalah bentuk penodaan nyata terhadap demokrasi dan hak asasi manusia.

"Selama ini penguasa dan militer Mesir merasa mendapat angin karena sikap lunak banyak negara di dunia," ungkap Mahfudz.

Ia mengatakan, pembantaian tersebut adalah pelanggaran HAM berat yang harus direspons oleh Komisi HAM PBB dan pengadilan kriminal internasional. Sejarah politik Mesir sejak lama menorehkan kekerasan berdarah.

"Jika hasil pemilu demokratis pascarezim Mubarak dibiarkan dinodai lagi, maka tidak akan ada kekuatan yang mampu tegakkan demokrasi dan HAM di Mesir. Ini bisa menjadi pola menular di negara-negara lain yang alami The Arab Spring. Indonesia mesti bersuara keras," kata Mahfudz.

Seperti diberitakan, angkatan bersenjata Mesir menggulingkan pemerintahan Presiden Muhammad Mursi beberapa waktu lalu. Militer Mesir beranggapan Mursi tengah mengejar agenda Islam dan gagal mengatasi masalah ekonomi di negara itu. Tentara mengatakan bahwa Mursi, pemimpin terpilih secara demokratis, telah gagal memenuhi tuntutan rakyat. Mursi lalu dijadikan tahanan rumah.

Sejumlah pejabat partai Ikhawanul Muslimin juga ditangkap oleh militer. Gelombang masyarakat pro dan anti-Mursi masih terus melancarkan aksi unjuk rasa di negara itu. Sejak kudeta terhadap Mursi terjadi, demonstran pendukung Mursi tak henti-hentinya melancarkan protes. Pihak militer Mesir yang kini berkuasa juga melancarkan penembakan terhadap para demonstran.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com